"Ini salah satu upaya membangkitkan lagi situasi seperti Perang Dingin. Makanya, ISIS ini diributkan untuk melihat peta kekuatan dunia berdasarkan respons-respons dari masing-masing negara. Bukan Islam yang hendak diperangi di sini," ujarnya (Kompas.com).
Tentang pernyataan Anis Matta ini, saya juga pernah menulis di Kompasiana, dapat dibaca di sini.
Pernyataan kedua tentang ISIS, datang dari Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, pada 19 Maret 2015.
Ketika itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno menyatakan perlunya ada Perppu untuk mencegah ISIS masuk dan melancarkan aksi terornya di Indonesia.
Fahri Hamzah langsung beraksi cepat atas pernyataan Tedjo Edhy itu, dengan menyatakan ketidaksetujuan adanya Perppu itu, alasannya sama dengan Anis, Perppu anti-ISIS itu terlalu berlebihan.
"Permasalahan utama dari pemberantasan paham ekstrem yang utama adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, ketika itu.
Padahal, bagaimana rakyat bisa sejahtera, kalau ada ada teroris di antara mereka?
Fahri Hamzah mengatakan, ISIS merupakan produk isu wilayah timur tengah sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Menurut dia pemerintah jangan gugup dan jangan berlebihan impor isu Timur Tengah karena tidak ada relevansinya dengan kondisi Indonesia.
"Pemerintah tidak bisa melihat masalah sederhana tapi malah dibikin rumit. Pemerintah jangan gugup. Jangan berlebihan impor isu timur tengah tidak ada relevansinya dengan Indonesia, kita punya tradisi islam moderat yang kuat," ujarnya (antaranews.com).
Sekarang, terbukti ISIS telah masuk dan menyerang Indonesia dengan aksi pengeboman, pembunuhan, dan bom bunuh dirinya, pada peristiwa 14 Januari 2016 itu.
