Baru kali ini publik melihat secara langsung ungkapan kemarahan dari Presiden Jokowi, akibat dari kisruh kasus rekaman percakapan Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsuddin, yang berlarut-larut dan terus dipermainkan oleh MKD DPR itu.
Biasanya, sehebat apapun suatu kasus selalu dihadapi Jokowi dengan tersenyum, bahkan tertawa. Namun, kali ini sama sekali tidak. Wajahnya keras, senyumnya yang menjadi ciri khasnya itu lenyap sama sekali.
Jokowi sudah marah besar ketika pertama kali pencatutan namanya diberitahu dan diperdengarkan rekamannya oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Sudirman, ketika itu, Jokowi sampai menggebrak meja, sambil berteriak: “Aku ora sudi!” sampai beberapa kali.
Apa yang disampaikan Sudirman Said saat “dijadikan terdakwa” oleh MKD di sidang perdana MKD itu terjadi di Istana Kepresidenan, dalam lingkup terbatas hanya diketahui beberapa orang yang ada di sana. Kita hanya mendengar saja dari kesaksian Sudirman itu. Namun, demikian seharusnya itu sudah cukup bagi anggota MKD untuk tidak memandang enteng kasus ini.
Namun, kenyataannya, MKD bukan hanya mengabaikan kemarahan presiden, (dan wakil presiden), tetapi juga tidak menganggap sama sekali kegeraman rakyat terhadap Setya Novanto maupun kepada mereka sendiri, MKD. Demi membela seorang Setya Novanto segala logika dan etika pun dijungkir balik.
Bukan lagi lembaga Kepresiden dipermainkan, dicatut, tetapi bahkan lembaga DPR dengan MKD-nya pun dipermainkan, dijerumuskan ke dasar lumpur hina yang sedalam-dalamnya, hanya demi melindungi seorang Setya Novanto, dan kelompoknya sendiri.
Malam ini, Senin (7/12), sekitar pukul 19:30 WIB tadi, Metro TV menyiarkan pernyataan Jokowi tentang kasus tersebut. Dan, saat itulah publik melihat betapa marahnya Presiden Jokowi.
“Proses yang sedang berjalan di MKD harus kita hormati...” kata Jokowi, lalu terdiam sesaat, kemudian lanjutnya dengan intonasi menahan marah, “Tetapi, ...tapi, yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga-lembaga negara yang lain.”
“Saya enggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden koppig, engak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya enggak mau, enggak bisa! Ini masalah kepatutan dan kepantasan, masalah etika, moralitas! Dan itu masalah wibawa negara!” sama sekali tidak ada senyum secuil pun di wajahnya, sebagaimana biasanya.
Setelah mengungkapkan kemarahannya itu, Jokowi bilang, “Cukup!” Lalu berbalik berjalan cepat-cepat meninggal wartawan, tak menggubris lagi pertanyaan wartawan.
Lihat videonya di sini.
Ungkapan kemarahan Jokowi itu seharusnya menjadi peringatan keras bagi MKD, agar jangan coba-coba lagi bermain-main dengan kasus ini.
Jika MKD benar-benar nekat, dengan akhirnya memutuskan bahwa Setya Novanto tidak bersalah, sehingga ia tetap boleh meneruskan jabatannya sebagai ketua DPR, saya berani pastikan, bahwa persoalannya bukan selesai, tetapi akan semakin panas. Eskalasi politik pasti akan meningkat cepat mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap parlemen.
DPR yang ada nanti adalah DPR yang sudah kehilangan kredibilitasnya sama sekali, jauh lebih parah daripada DPR di zamannya Orde Baru. Kalau DPR di era Soeharto itu dikenal sebagai lembaga “tukang stempel” alias cuma tahu bilang setuju apapun kebijakan Soeharto, maka DPR yang masih diketuai Setya Novanto, plus dua kawan setianya itu, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah, akan dipandang rakyat hanya sebagai suatu lembaga hina, gedung tempat bernaungnya para penggarong dan para pelindungnya. Meskipun, tentu saja, tak semua anggota DPR seperti itu.
Dengan pernyataannya tersebut di atas, jelas Presiden Jokowi sudah hilangkepercayaannya sama sekali kepada Setya Novanto, yang sudah mencatut namanya sebagai Presiden secara begitu terang-terangan. Dalam kondisi demikian, bagaimana bisa badan legislatif itu bisa menjalan kerjasama yang baik dengan eksekutif sebagaimana diwajibkan konstitusi?
Setya Novanto dan para anggota MKD bisa jadi akan segera merasakan langsung bagaimana “gilanya”, bagaimana “sarapnya”, dan bagaimana koppig-nya Presiden Jokowi terhadap mereka.
Entah wujudnya itu? Hanya Presiden Jokowi yang tahu. Dan, semoga saja memang ada tindakan nyata dari Presiden terhadap mereka.
Seandainya situasi dan kondisi politik memungkinkan, saya mendukung sekali Presiden Jokowi jika sampai mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pembubaran parlemen!
Kita sebagai rakyat, untuk apa lagi punya DPR, kalau hanya terdiri dari orang-orang berkarakter garong seperti itu? Mungkin mereka perlu juga merasakan peradilan rakyat, baru tahu rasa! *****
