Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang resmi diberlakukan pada 20 Mei 2024 merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai protes dan saran yang diterima. Peraturan ini merupakan revisi dari PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tapera. Beberapa poin utama dari PP No. 21 Tahun 2024 meliputi:
Pengelolaan Dana yang Transparan
PP ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. BP Tapera diwajibkan untuk secara berkala melaporkan penggunaan dana dan hasil investasinya kepada publik
Fleksibilitas Kontribusi
PP ini memberikan keleluasaan lebih dalam menentukan besaran kontribusi, khususnya bagi pekerja informal yang memiliki pendapatan tidak tetap. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban finansial mereka.
Fokus pada MBR
PP ini menegaskan bahwa dana Tapera harus diprioritaskan untuk membantu MBR memiliki rumah yang layak huni. Tujuannya adalah memastikan program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Rekomendasi
Untuk meredakan protes dan meningkatkan efektivitas Tapera, saya mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah
Sosialisasi intensif
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja Tapera. Edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja muda dan sektor informal, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam program ini.
Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas Untuk mengatasi keraguan publik mengenai pengelolaan dana, BP Tapera harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan yang diaudit secara berkala dan dipublikasikan secara terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini
Fleksibilitas
Fleksibilitas dalam Kontribusi memberikan fleksibilitas dalam jumlah kontribusi, terutama bagi pekerja informal dan berpenghasilan rendah, dapat meringankan beban finansial mereka. Pemerintah dapat mempertimbangkan skema kontribusi berbasis penghasilan atau opsi kontribusi sukarela.
Pengecualian Kebijakan
Perlindungan bagi Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah kebijakan Tapera harus mengecualikan pekerja yang sudah memiliki rumah dari kewajiban kontribusi. Ini akan menghindari ketidakadilan dan memastikan dana yang terkumpul digunakan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
Program Alternatif
Pengembangan Program Perumahan Alternatif pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan program perumahan alternatif, seperti kebijakan Perumnas dan kerja sama dengan BTN. Program-program ini telah terbukti efektif dalam menyediakan perumahan bagi MBR dan dapat menjadi pelengkap yang baik bagi Tapera.
Pendekatan Inklusif
Dengan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan fleksibel, Tapera dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan serta komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan program ini akan menjadi kunci keberhasilan Tapera di masa depan.
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan inisiatif penting dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.Â
Meskipun Tapera memiliki tujuan yang mulia, program ini tidak lepas dari kontroversi dan protes yang mengemuka, terutama terkait dengan beban finansial tambahan bagi pekerja, keraguan akan pengelolaan dana, serta tantangan dalam pencairan dana khususnya bagi pekerja informal.
