Anies Baswedan Capres "Independen" Pertama di Indonesia

Sebagai negara Republik, peran presiden menjadi vital di suatu negara. Sebab pimpinan eksekutif tertinggi berada di tangannya. Peran eksekutif adalah penggerak atau pelaksana undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di DPR. 

Dalam pelaksanaan undang-undang tentu memiliki kesulitan terutama dalam penegakannya yang berpihak kepada rakyat. Dengan demikian setiap rakyat memerlukan calon presiden yang mampu menggerakkan pada pelaksanaan undang-undang yang berkeadilan.

Namun demikian juga undang-undang lah yang berbicara mengenai calon presiden yang memiliki persyaratan khusus dalam pencalonannya. Salah satunya mengenai Presidential Threshold atau ambang batas presiden yang mengatur jumlah suara partai pengusung calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Suara Umat Muslim untuk Anies-Cak Imin

Pada saat ini undang-undang yang mengatur mengenai Presidential threshold mengatakan bahwa setidaknya para partai pengusung memiliki 20% suara nasional pada pemilihan legislatif pemilu sebelumnya. Maka dengan angka 20% tentu saja mengerucutkan pasangan calon sehingga tentu pasti jika pasangan calon menjadi sedikit. Sebagai contoh pada tahun 2014 dan 2019 yang mana memposisikan calon presiden dan wakil presiden hanya memiliki 2 pasangan calon.

Mengapa pada akhirnya pasangan calon menjadi sedikit? Tentu jawabannya karena threshold 20% masih tergolong tinggi. Sebagai contoh pada saat ini hanya PDI Perjuangan yang dapat mengusung pasangan calon presiden tanpa perlu membangun koalisi. Sedangkan partai kecil cukup sulit untuk menginisiasi pembentukan koalisi, kebanyakan dari mereka hanya mengekor pada partai-partai pemenangan pemilu.

Sedangkan pada saat penentuan calon yang diusung para partai politik merupakan anggota dari partai yang kelak akan mewujudkan visi misi atau ideologi partai yang kelak sebagai guide dalam menjalankan peran pelaksana kenegaraan. Bahkan sebagian besarnya merupakan para ketua umum partai politik.

Baca juga: Siapa Berani Lawan Anies Baswedan?

Namun pada pemilihan umum presiden mendatang, turut menarik perhatian dengan kehadiran calon presiden Anies Baswedan yang bukan anggota partai politik. Pencalonan Anies pertama kali diumumkan oleh partai NasDem. 

Memang langkah NasDem selalu out of the box dibandingkan dengan langkah yang dilakukan partai politik lain. Seperti yang sebelumnya sudah dilakukan oleh NasDem saat partai ini mengumumkan pengusungan calon presiden Joko Widodo sebelum partai PDI Perjuangan mengusung Jokowi.

Sebenarnya dalam pengusungan calon presiden dari independen sungguh riskan dalam pembentukan koalisinya. Sebab, pada perjalanannya banyak nama kuat bakal calon presiden yang bukan anggota partai sering berbeda pandangan dengan partai sehingga partai enggan mengusung calon presiden yang independen.

Baca juga: Anies di Ujung Meja Makan Presiden Jokowi

Namun pada perjalanan demokrasi, termasuk pada pemilihan umum presiden yang pernah terselenggara. Anies Baswedan adalah calon presiden pertama yang bukan anggota partai politik. Meskipun dalam perjalanan presiden di tanah air, Presiden Soekarno pernah menjadi presiden yang bukan anggota partai meskipun secara ideologis masih membawa semangat PNI. 

Demikian juga Anies Baswedan yang sebenarnya memiliki jalan yang beriringan dengan NasDem. Karena sebelumnya Anies Baswedan juga menjadi salah satu deklarator pembentukan Organisasi Masyarakat NasDem. Meskipun NasDem tidak mendukung Anies pada saat maju menjadi Gubernur.

Tentu langkah Anies sangat berat menghadapi Pilpres mendatang, salah satu kendalanya adalah ketika harus berlawanan dengan Prabowo Subianto yang lebih populer dan memiliki koalisi yang lebih gemuk dibanding Koalisi Perubahan. Dan langkah terdekatnya adalah lolos pada putaran pertama. Namun Anies punya pengalaman baik pada pilgub DKI, yang pada putaran pertama kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat. Namun pada putaran kedua menang dan berhasil menjadi Gubernur DKI.

Sebagian anggota DPR sendiri menolak dengan adanya Threshold dan kesulitan Capres independen untuk maju. Diantara nya adalah partai-partai yang perolehan suaranya tidak besar. Termasuk beberapa kali Undang-undang mengenai ambang batas diajukan untuk Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana jika Anies Baswedan berhasil menjadi presiden?

Tentu Anies perlu melakukan rekonsiliasi dengan para lawan politiknya untuk bergabung dengan pemerintah. Karena untuk mendukung cita-cita atau visi misi Presiden, pemerintah juga harus didukung dalam menjalankan tugasnya salah satunya agar anggota legislatif dapat meng-undang-kan program pemerintah. Meskipun bekerja sama dengan partai lain tidak terlampau sulit terutama seperti PPP, PAN, Golkar dan partai lain yang anggota partainya bukan Capres ataupun Cawapres pada pemilu 2024.

Dan jika Anies berhasil menjadi presiden maka ia akan menjadi presiden pertama yang dipilih oleh Rakyat yang bukan anggota Partai. Ini juga membuka kesempatan pada pilpres mendatang yang akan diisi banyak nama-nama potensial kendati bukan anggota partai.

Kedudukan Threshold dapat menempatkannya kesempatan antara pemerintah dan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh anggota DPR memiliki kedudukan yang sejajar. Sehingga peran para kader partai dapat membantu pada kedua sisi secara bersamaan. 

Selanjutnya sebagai calon presiden yang tidak memiliki partai, Anies harus konsisten memberikan kesetaraan porsi antara para partai pengusung dan pendukung walaupun jika dilihat sebagai porsi akan sulit untuk sama rata. Namun tentu harus diupayakan dengan optimal agar tidak ada barisan yang keluar gerbongnya. 

Terimakasih kepada seluruh pembaca, semoga hal-hal baik menyertai kita.