Â
Strategi cyber defense Tiongkok
Dalam menghadapi bahaya perang siber atau cyber warfare, salah satu strategi cyber defense yang dilakukan Tiongkok adalah kebijakan sensor internet. Kebijakan Pemerintah melakukan kebijakan sensor internet tidak lepas dari adanya pengaruh semakin majunya internet dan teknologi serta permasalahan baru yang dibawanya. Ketika internet pertama kali dikenalkan di Tiongkok, ada masyarakat yang pro maupun yang kontra. Bagi masyarakat kontra, mereka khawatir masuknya internet akan membawa nilai-nilai barat dan bisa mengganggu ideologi Tiongkok. Dikarenakan ketakutan inilah pemerintah Tiongkok pada tahun 1993 menetapkan kebijakan sensor ketat terhadap internet dengan cara membatasi penggunaan internet di beberapa lembaga penelitian dan pendidikan.
Tiongkok mulai membangun infrastruktur jaringan internet pada tahun 1994-1997. Tiongkok membangun 4 jaringan utama komunikasi yakni China Science Academy Network, CHINANET, Golden Bridge Network dan Kementerian Industri Informasi. Adanya jaringan internet ini membuat kebijakan sensor internet di Tiongkok mulai longgar. Dalam membatasi sensor internet, Pemerintah Tiongkok menggunakan Regulasi dan Undang-Undang sebagai landasan. Regulasi yang digunakan ada dua, yakni Temporary Regulation for the Management of Computer Information Network International Connetion dan Ordinance for Security Protection for Computer Information Systems.
Ada beberapa kebijakan baru yang dibuat oleh Tiongkok berkaitan dengan sensor internet. Pertama, menuntut WTO melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian WTO dalam perlindungan internet. Kedua, dalam menyusun cyber proposal, Tiongkok melakukan aliansi dengan Rusia. Ketiga, Pemerintah Tiongkok memblokir halaman web di internet apabila web tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara. Keempat, Pemerintah Tiongkok menyalahkan program penyadapan yang dibentuk oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat.
Lembaga cyber defense
Permasalahan cyber warfare di tangani oleh negara salah satunya dengan membentuk unit-unit khusus. Tiongkok memiliki satuan militer yang sangat kuat dengan nama PLA atau People Liberation Army. PLA mendirikan unit khusus yang menangani keamanan jaringan militer Tiongkok dengan nama Blue Army. Tiongkok membentuk Blue Army karena dua faktor. Pertama, adanya berbagai jenis kasus cybercrime di Tiongkok. Beragamnya cybercrime di Tiongkok tentu dapat membahayakan kedaulatan Tiongkok karena meningkatnya eskalasi cybercrime dapat berkembang menjadi cyber warfare. Kedua, faktor keamanan politik. Keamanan politik suatu negara baik di tingkat domestik maupun Internasional akan terganggu stabilitasnya bila tidak di buat pertahanannya. Dalam hal ini, Tiongkok mempertahankan keamanan politiknya dari serangan siber dengan mengandalkan Blue Army.
Setiap negara mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing. Di era digital ini, negara mulai memanfaatkan teknologi dan internet sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Cyber warfare sebagai contohnya. Banyak negara yang memanfaatkan cyber warfare demi kepentingan negaranya. Sebagai contoh, Tiongkok yang memanfaatkan cyber warfare dalam melawan AS. Sisi buruknya, cyber warfare memiliki dampak yang sangat kompleks apabila negara tidak punya pertahanan siber yang kuat. Negara perlu cyber defence dalam menangkal segala ancaman siber.
Bibliography
Assegaf, H. I. (2020). Cyber Diplomacy: Menuju Masyarakat Internasional Yang Damai Di Era Digital. Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR), 312.
Clinten, B. (2021, Agustus 30). Pengguna Internet China Tembus 1 Miliar. Retrieved November 30, 2021, from KOMPAS.COM: https://tekno.kompas.com/read/2021/08/30/07050047/pengguna-internet-china-tembus-1-miliar
