Lawan Black Campaign (Kampanye Hitam) Kelapa Sawit Indonesia dengan Sertifikasi ISPO

Menurut Badan Pusat Statistik luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 mencapai 14.326.350 hektar. Dari luasan tersebut  55,09 % atau 7.892.706 hektar diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS) dan 40,62% atau  5.818.888 hektar diusahakan oleh Perkebunan rakyat (PR) serta sebagian kecil di usahakan oleh perkebunan negara (PN) yaitu 614.756 hektar atau 4,29%. 

Produksi sawit Indonesia pada tahun 2018 ialah 42.883.632 ton, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 45.861.121 ton dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 49.117.260 ton. Total ekspor CPO dan turunannya tahun 2018 adalah sebesar 27.898.874,87 ton. Adapun total eskpor PKO dan turunanya sebesar 1.791.774,29 ton. 

Pada tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus sebesar 16,5 Milyar USD untuk CPO dan turunannya dan sebesar 1,8 milyar USD untuk PKO dan turunanya. Hal inilah yang menjadikan kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. yang mempunyai peran dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit ialah berupa produk makanan dan non makanan seperti sabun, detergen, pasta gigi, cokelat,shampoo dan lain-lain serta bahan baku pembuatan energi terbarukan (renewable energy) atau yang biasa disebut dengan biodiesel. 

Hal inilah yang menyebabkan tingginya permintaan minyak kelapa sawit dipasar dunia karena kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari

Beberapa pihak antisawit berupaya melakukan kampanye negatif atau kampanye hitam terhadap sawit dan produk-produk sawit dengan tujuan untuk menjatuhkan industri kelapa sawit dan menghambat perdagangan minyak kelapa sawit dan produknya baik di pasar domestik atau global. 

Isu-isu seperti kelapa sawit menimbulkan kerusakan lingkungan, pemusnahan beberapa spesies fauna, perubahan iklim, minyak yang berdampak negatif untuk kesehatan dan lain sebagainya dilakukan karena pihak-pihak antisawit merasa terancam dengan keberadaan sawit sebagai tanaman yang paling produktif. Nyatanya semua tuduhan negatif yang diberikan tersebut dapat dibantahkan melalui riset-riset yang telah dilakukan.

Kampanye hitam terhadap sawit ini juga pasti akan berdampak negatif terhadap semua pemilik perkebunan sawit termasuk para petani sawit rakyat yang menyumbang 40,62% luas lahan sawit di Indonesia dan mempunyai bagian besar dalam pengembangan industri sawit nasional. 

Jika kampanye ini dibiarkan para petani kelapa sawit rakyat  akan terancam keadaanya karena akan mengakibatkan tidak adanya permintaan sawit dan akan mengancam kehidupan petani yang bekerja di perkebunan besar juga. 

Oleh karena itu,  untuk menjamin keberlanjutan sawit Indonesia untuk menghapuskan tuduhan-tuduhan negatif tentang sawit Indonesia, maka perkebunan besar dan para petani sawit harus memiliki sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kebijakan sistem tata Kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan versi Indonesia yang dikenal sebagai ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Aturan sertifikasi ISPO bagi perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang dikelola oleh petani rakyat akan menyelamatkan keberlanjutan kelapa sawit yang berfungsi sebagai standar mutu pengelolaan kebun sawit ramah lingkungan sehingga mampu menepis tekanan kampanye negatif sawit Indonesia.