Kerangka kerja tersebut dapat mendorong transparansi yang lebih besar, akses yang adil ke perangkat digital, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap bahaya digital.
Sebagai kesimpulan, peran platform teknologi utama dalam pemilu tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa platform mereka tidak menjadi alat untuk merusak demokrasi. Semua pihak --- platform, masyarakat sipil, dan pemerintah --- harus bekerja sama untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, dan transparan di Indonesia dan sekitarnya.