Bisa saja ada pendapat OTT KPK itu bermuatan politik karena menyasar salah satu kubu yang sedang bertarung di pilpres. Kalau melihat rekam jejak KPK selama ini, yang menunjukkan hampir semua parpol punya wakil yang jadi pesakitan KPK, pendapat itu terbantahkan.
Meskipun begitu, jika tetap ada yang meragukan "sikap adil" KPK dalam melakukan penindakan hukum, yang didasari penilaian bahwa personel yang ada di KPK punya kepentingan "politik" tersendiri, terkait OTT yang mereka lakukan, silakan saja. Sebagai manusia biasa, kepentingan "politik" kelompok atau perseorangan bisa saja ada. Namun, kerja KPK bukanlah atas dasar selera orang per orang yang duduk di sana.
Kecurigaan adanya kepentingan "politik" semacam itu sangat mungkin muncul dari permasalahan yang terjadi di tubuh KPK dan aksi teror yang menimpa personel KPK. Sebut saja kasus Novel Baswedan petugas KPK yang disiram air keras, 11 Maret 2017, yang membuat matanya cidera serius itu. Kasus yang sempat disebut melibatkan jenderal polisi itu tidak tuntas tertangani hingga kini.
Kejadian semacam itu bisa saja menimbulkan solidaritas korps yang kuat. Hal ini sudah terungkap ke permukaan misalnya berujud aksi demo menuntut penuntasan kasus itu. Jika kasus seperti itu tidak juga tuntas, dan sang dalang penyiraman air keras masih aman-aman saja, tentu bisa menimbulkan sakit hati pada Novel Baswedan dan kelompoknya.
Pada akhirnya sakit hati semacam itu memang bisa saja mempengaruhi fokus kerja penegakan hukum yang mereka emban. Misalnya, karena sang dalang itu dinilai berada di kubu Jokowi, sementara Jokowi tidak mau ikut campur persoalan itu, muncullah sikap balas dendam dengan menjadikan kelompok Jokowi sebagai sasaran tembak penegakan hukum mereka, sebagai pelampiasan.
Dengan kata lain, sikap seperti itu menjadikan orang di sekitar Jokowi lebih rentan dipelototi oleh mata dan telinga aparat KPK. Karena itulah, Ketum PPP dengan cepat terendus OTT KPK. Â Artinya lagi, tidak ada kata aman untuk mereka kalau berani coba-coba. Artinya lagi, sakit hati itu menjadikan aksi KPK tidak lagi netral kepentingan.
Benarkah hal semacam itu telah terjadi pada korps KPK? Saya tidak mau berandai-andai. Dari segi upaya pemberantasan korupsi, apa yang dilakukan KPK itu adalah sebuah kerja profesional. Soal sasaran kerja profesional itu, tentunya institusi KPK punya aturan tersendiri.Â
Bahwa kini, di musim pilpres ini, ada kolega Jokowi yang di-OTT, itu karena ada tindakan yang dinilai melanggar hukum.
Kalau pun tetap curiga bahwa KPK lebih fokus memelototi orang-orang di sekitar Jokowi, seharusnya itu bisa jadi peringatan agar tidak Korupsi.Â
Dengan begitu, meskipun benar kecurigaan kerja profesional KPK terpengaruh secara psikologis akibat kasus Novel itu, orang-orang yang saat berada di barisan Jokowi etap aman-aman saja.
Jadi, jangan korupsi. Jangan jadi korban Jum'at Keramat KPK
Salam waras saja
