Mohon tunggu...
mohammad mustain
mohammad mustain Mohon Tunggu... penulis bebas -

Memotret dan menulis itu panggilan hati. Kalau tak ada panggilan, ya melihat dan membaca saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tim Anti Intoleransi Jokowi dan Insiden Sabuga

10 Desember 2016   13:15 Diperbarui: 10 Desember 2016   13:25 2665
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Adalah wajar jika aksi PAS di Bandung yang membubarkan KKR Natal di Sabuga, dianggap sebagai rentetan euforia aksi 212 di Monas itu. Stempel sukses bahkan acara itu dihadiri presiden, membuat mereka semakin berani bergerak secara terbuka dan leluasa. Reaksi Polwitabes Bandung dalam merespon aksi PAS ini tampak benar sangat terpengaruh dengan situasi di Jakarta.

Insiden Sabuga itu yang pasti menambah panjang deretan aksi merusak kebhinekaan dan persatuan di Indonesia ini. Tindakan itu jelas-jelas melanggar HAM dan sangat tidak layak hanya diselesaikan dengan kata "maaf". Harus ada tindakan hukum yang tegas. Dan, yang pasti prosedur penanganan aksi yang telah diterapkan oleh Polwiltabes Bandung itu harus ditinjau secara serius, mengapa seorang Kombes terkesan membiarkan massa masuk ke tempat KKR Natal dan membubarkan acara itu.

Rapat terpadu yang digelar Pemkot Bandung Jumat kemarin, yang diunggah dalam akun facebook Walikota Bandung Ridwan Kamil, memang telah memutuskan sembilan hal terkait hal itu. Di antaranya, tindakan PAS melanggar hukum, memerintahkan PAS mengajukan surat permintaan maaf kepada KKR dan pernyataan mematuhi ketentuaan UU. Kalau lewat tujuh hari tidak melaksanakan perintah itu, Pemkot Bandung akan melarang seluruh aktivitas PAS.

Apakah cukup dengan itu? 

Lepas dari insiden intoleransi di Bandung itu, penanganan terhadap ormas semacam PAS dan sejenisnya itu memang harus tegas dan dan tak boleh berkompromi. Masyarakat sangat menantikan hal itu. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi dengan negeri ini ke depan. Indonesia yang heterogen, plural, dan sangat menjunjung tinggi toleransi ini mungkin hanya tinggal slogan semata. Jelas hal itu harus dicegah.

Kembali ke tim anti intoleransi yang segera dibentuk atas instruksi presiden itu. Tentunya, tim itu tidak merupakan pengulangan dari pola kerja yang selama ini telah berjalan yang dimotori Polri, yang terbukti gagal membendung aksi ormas intoleran. Tim ini seharusnya punya wajah dan pola kerja baru yang lebih garang dan bisa diandalkan untuk mengatasi dan melawan ormas intoleran. Terlebih lagi tim ini semacam tim task force. Jadi, harus ada pukulan, jangan hanya imbauan dan nasehat saja.

Salam, damai Indonesiaku.

Bacaan pendukung:

http://nasional.kompas.com/read/2016/12/09/22064881/jokowi.instruksikan.pembentukan.tim.untuk.atasi.intoleransi

https://m.detik.com/news/berita/d-3367934/ini-9-keputusan-pemkot-bandung-terkait-insiden-sabuga

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun