Siapa Ingin Menjegal Jokowi?

Pertama, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie yang menyatakan dugaannya bahwa aksi rencana unjuk rasa 2511 (yang kini tak jelas itu) memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. "Saya sebagai Ketua ICMI tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional." (kompas.com, 14/11/2016)

Kedua, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj yang meminta masyarakat tak menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, terlebih memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama yang melibatan Ahok. "Selama tidak ada pelanggaran sangat fatal tidak boleh diturunkan di tengah jalan, lima tahun baru bisa. Jangan sampai peristiwa Gus Dur itu terulang kembali." (kompas.com, 17/11/2016)

Terkait persoalan itu, langkah yang diambil presiden dengan pendekatan silaturahmi ke ormas Islam, parpol, para ulama, juga safari ke institusi-instutusi militer, patut diapresiasi. Kunjungan balasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Jokowi ke Istana Kamis kemarin, bisa ditangkap sebagai langkah positif untuk mendinginkan situasi sosial politik akibat goyangan bandul itu.

Pernyataan Prabowo yang senantiasa siap membantu pemerintahan Jokowi merupakan sinyal positif hubungan yang konstruktif dalam hidup berbangsa dan bernegara, meski berbeda gerbong politik. "Saya tidak akan menjegal Bapak (Jokowi), karena Bapak merah putih. Jadi, kritik itu bagus asal tidak destruktif dan tidak mengarah kepada kekerasan." (bbc.com, 17/11/2016)

Persoalannya kini adalah urusan goyang menggoyang pemerintahan Jokowi itu belum tuntas terbuka secara gamblang siapa yang terlibat. Walau isu yang berkembang sudah mengerucut pada beberapa pihak, tentu belum bisa dijadikan dasar untuk mengisolasi mereka. Ya, langkah isolasi inilah sanksi sosial yang bisa dilakukan masyarakat; kalau yang lain itu urusan penegak hukum. 

Kalau kelompok itu suatu kelompok politik, biar masyarakat mencabut dukunganya kepada kelompok itu sehingga tak bisa eksis lagi. Kejelasan siapa yang menggoyang pemerintahan Jokowi untuk menjatuhkannya dari jabatan presiden, perlu diketahui umum. Cara-cara inkonstitusional semacam itu tak boleh terjadi di republik ini.

Selama ini kita hanya menjatuhkan tuduhan kepada kelompok yang jelas ingin mendirikan kekhilafahan di Indonesia, menolak Pancasila, dan kelompok radikal semacan ISIS atau simpatisan DI/TII gaya baru. Persoalannya adalah jika kelompok itu ternyata telah menjalin simbiosa mutulalisme dengan kelompok mapan yang secara ideologi disebut Pancasilais, bahkan menyasar organisasi mahasiswa calon pemimpin masa depan.

Kita juga sempat menjatuhkan tuduhan bahwa ada kelompok kepentingan ekonomi dan politik yang terusik dengan kinerja pemerintahan Jokowi yang menekankan transparansi anggaran untuk mencegah korupsi, memberantas pungli, dan kebijakan lain yang mengusik kepentingan ekonomi dan politik mereka. 

Mangkraknya 32 proyek listrik era sebelum Jokowi yang kini dilimpahkan ke KPK, korupsi E-KTP, kasus Bank Century, korupsi pihak yang belum tersentuh hukum, dan beberapa kasus lain disebut pula sebagai penyebab upaya goyang menggoyang itu. Tentu saja penyebutan itu bersifat spekulatif karena persoalan itu murni urusan hukum yang tak bisa dicampuri Jokowi.  

Persoalan kebijakan tax amnesty yang secara ekonomi mengusik beberapa negara, bisa saja juga telah masuk daftar pihak yang patut dicurigai punya kontribusi juga dalam upaya goyang menggoyang ini.

Meskipun begitu isu rush money 2511 yang kini menggelinding itu telah memberi gambaran nyata bahwa upaya goyang menggoyang pemerintahan ini telah memasuki fase yang berbahaya secara ekonomi dan berpotensi menimbulkan kekacauan ekonomi jika tidak ditangani secara bijak.