Tak hanya itu, perhitungan biayanya juga sangat pro investor. Tak terlihat ada upaya serius untuk menyajikan perhitungan yang lebih menguntungkan negara. Yang unik, munculnya perhitungan biaya yang lebih kecil, yang menguntungkan negara, justru ditentang habis-habisan dan dikatakan tidak benar.
Kasus itu memperlihatkan perlunya reformasi sikap mental aparat di Kementerian ESDM. Mereka harus duduk kembali sebagai sebagai aparat negara yang menyuarakan dan membela kepentingan negara. Sehingga, tidak ada kejadian lagi aparat yang justru merangkap sebagai jubir investor, yang berani menekan presiden atasannya secara terbuka.
Meskipun demikian, sebagai aparatur negara yang melayani publik termasuk investor, tidak pada tempatnya juga jika mereka menempatkan diri sebagai penguasa yang kaku yang justru minta dilayani. Di sinilah perubahan mental yang menempatkan kepentingan negara di tataran utama dan sifat melayani publik termasuk investor, diperlukan.
Melihat kasus yang terjadi di bidang ESDM ini, pola relasi yang menahun yang  melibatkan pejabat dan pegawai ESDM dengan investor dan publik yang dilayani, telah melahirkan kelompok kepentingan yang berkuasa. Para penguasa atau yang kita kenal dengan mafia migas dan pertambangan ini, telah berakar cukup dalam sehingga tidak terganggu pergantian pejabat karena pensiun atau sebab lain.
Diperlukan pisau bedah yang tajam dan ahli yang berani, untuk mematikan jaringan kelompok kepentingan yang sangat merugikan negara ini. Tentu saja ahli yang berani dengan pisau bedah yang tajam itu tak boleh tetkait atau terkontaminasi kelompok kepentingan itu. Inilah perlunya orang baru yang netral dan bisa melihat dan mengatasi perasalahan.
Jika hal itu bisa dilakukan, barulah harapan semangat antikorupsi bisa tumbuh. Semangat yang membutuhkan perubahan mendasar yang menjamin kenyamanan dan keamanan pegawai, pejabat, atau siapa pun terlibst di urusan ESDM, untuk bersikap antikorupsi. Sikap antikorupsi itu bukan perkara yang mudah dan nyaman dalam birokrasi yang sudah korup, apalagi korup akut.
Oleh karena itu  diperlukan terobosan baru menata sistem yang memungkinkan pengawasan yang lebih terbuka dan transparan, untuk mencegah korupsi. Selain pengawasan yang lebih transaran dan terbuka, tentu banyak hal lain yang harus dibuat  terbuka, baik tender, perhitungan keuangan, maupun hal lain. Kalau perlu, setiap rapat diungkap ke publik lewat youtube misalnya.
Dunia ESDM yang selama ini terkesan tertutup dan hanya diketahui beberaoa kelompok kepentingan, sudah waktunya menjadi dunia yang terbuka, dengan segala permasalahannya. Dunia ESDM yang tertutup cenderung koruptif, sebaliknya jika terbuka memungkinkan kontrol publik yang lebih luas dan masukan untuk kebaikan juga akan mengalir.
Reformasi birokrasi di Kementerian ESDM harus bisa menghadirkan suasana baru yang lebih sehat dan bebas korupsi. Nama-nama yang sudah dikenal lekat dengan kelompok kepentingan mafia migas dan pertambangan, sudah seharusnya ditangkal dan didepak keluar. Kalau terindikasi melanggar hukum, meski sudah bertahun lalu, sudah selayaknya  pula diproses dan dihukum. Inilah reformasi SDM di Kementerian ESDM.
II. Reformasi tata kelola ESDM; ini adalah pekerjaan penting pengambil kebijakan setingkat menteri ke atas. Reformasi ini telah mulai dijalankan dengan merevisi PP No 79 Tahun 2010 yang selama ini memberakan investor. Â Poin paling krusial menyangkut kewajiban pajak selama kegiatan eksplorasi sudah dihapus dan pos pembiayaan yang masuk cost recovery juga sudah diubah.
Diharapkan kebijakan ini bisa menggairahkan kembali iklim investasi di hulu migas. Yang segera menyusul adalah upaya maping 2D dan 3D atas titik-titik yang menyimpan potensi migas, sebagai salah satu insentif teknologi agar risiko lubang kering yang dihadapi investor bisa diperkecil.
