Konvensi Senjata Biologi
Pada tahun 1969, Presiden Richard Nixon (1913-1994) mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan senjata biologis dan menghentikan program penelitian senjata biologis ofensif serta menghancurkan persediaan senjata. Tiga tahun kemudian, Amerika Serikat membantu merundingkan Konvensi Senjata Biologi PBB (BWC). Perjanjian yang mengikat secara hukum ini mulai berlaku pada tahun 1975 dan merupakan perjanjian perlucutan senjata multilateral pertama yang melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal (WMD).
Negara-negara anggota setuju untuk mengakhiri penggunaan senjata biologis dalam perang, yang telah dilarang oleh Protokol Jenewa 1925. Mereka juga sepakat untuk tidak mengembangkan, menimbun, dan memproduksi senjata biologis. Pada Desember 2022, 185 negara telah menandatangani perjanjian tersebut, hanya menyisakan sembilan negara yang belum menandatangani atau meratifikasi BWC.Â
Namun, efektivitas utama BWC masih diragukan. Beberapa negara telah dituduh melakukan pengembangan senjata biologis yang melanggar perjanjian tersebut, termasuk Uni Soviet, Amerika Serikat, Kuba, Irak, Iran, Korea Utara, Libya, dan Suriah. Pada tahun 1979, Uni Soviet mengalami wabah antraks misterius di kota Sverdlovsk (sekarang bernama Yekaterinburg) yang, setelah pembubaran Uni Soviet, pemerintah Rusia mengakui bahwa wabah tersebut disebabkan oleh kecelakaan di fasilitas senjata biologis ilegal. Negara-negara lain yang dicurigai terus mengembangkan penelitian dan penimbunan senjata biologis termasuk Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Israel, Jepang, Inggris, dan Afrika Selatan.
Melawan Bioterorisme
Karena kekhawatiran keamanan nasional terhadap bioterorisme, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Anti Terorisme Senjata Biologi (Biological Weapons Anti-Terorisme (BWATA) pada tahun 1989. Undang-undang ini mengimplementasikan BWC dan mengubah hukum pidana federal
pidana federal, menjatuhkan denda dan hukuman hingga penjara seumur hidup bagi siapa saja yang "dengan sengaja mengembangkan, memproduksi
menimbun, memindahkan, memperoleh, menyimpan, atau memiliki agen biologis, racun, atau sistem pengiriman untuk digunakan sebagai senjata, atau dengan sengaja membantu negara asing atau organisasi mana pun untuk melakukannya." Amandemen terhadap BWATA di bawah Undang-Undang PATRIOT Amerika Serikat tahun 2001 menjadikan kepemilikan agen biologis tertentu sebagai kejahatan.
Beberapa departemen dan lembaga federal bekerja dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk bioterorisme di
Amerika Serikat. Legislasi tambahan setelah BWATA dan Patriot Act memberi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Departemen Pertanian berwenang untuk mengatur penggunaan bakteri, virus, dan racun tertentu oleh laboratorium dan peternakan, serta transfer agen biologis ini, karena kekhawatiran bahwa mereka dapat dikembangkan menjadi senjata biologis.Â
Departemen Keamanan Dalam Negeri membentuk Program BioWatch pada tahun 2003 untuk memantau dan menilai risiko di lebih lebih dari tiga puluh kota besar. Program ini bekerja sama dengan "kesehatan masyarakat, manajemen darurat, penegakan hukum, laboratorium, ilmiah, dan organisasi kesehatan lingkungan" untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap serangan bioterorisme.Â
CDC mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan darurat untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah negara bagian dan lokal dan fasilitas perawatan kesehatan. Badan Manajemen Keadaan Darurat Federal (FEMA) mengembangkan rencana aksi untuk mengoordinasikan respons cepat terhadap serangan bioteroris. FEMA juga menyediakan informasi bagi individu dan keluarga untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa semacam itu.
