Jika melihat dari kritikan kejadian tersebut malah sudah menjadi budaya atau kultur lama dari masa penjajahan yang mana kala itu hanya orang -- orang konglomerat berduit saja yang bisa sekolah. Hal tersebut menjadikan fakta bahwa orang miskin dilarang sekolah.
Dalam permasalahan tersebut seharusnya kita mampu menalar pemikiran kritisme kita untuk bisa merubah paradigma tersebut sehingga akan munculnya soudzon dalam kalangan masyarakat yang berpikir rasional. Apakah pendidikan dimahalkan supaya kita bisa dibodohi orang -- orang yang mempunyai hak kewenangan atau orang -- orang yang yang mampu bersekolah tinggi tapi dengan ketamakannya?
Hingga mana pendidikan yang awal mulanya di cetus untuk pembebasan malah dibuat untuk penindasan. Ini terbukti dalam keadaan era sekarang, orang -- orang penting yang melakukan tindakan koruptor mempunyai gelar -- gelar pendidikan yang tinggi, dan orang -- orang yang ingin belajar dibuat terombang ambing dalam kecamuk kepentingan elit.
Pertanyaannya adalah apakah masyarakat yang tidak terdidik ini bisa dijadikan sebuah objek untuk bisa di hegomoni atau di mobilisasi orang orang pintar kapitalis?
Seperti halnya narasi pertama tadi, pendidikan di negara Indonesia menjadikan para siswa -- siswinya seperti mesin dipukul rata untuk menjadi para pekerja orang orang yang mempunyai modal.
Maka itu evaluasi besar -- besaran dalam dunia pendidikan itu harus dijalakan secara masif agar supaya negara Indonesia melahirkan SDM yang unggul dan tidak terlena paradigma kolot yang mana mengenyam pendidikan tinggi hanya menjadikan kita sebagai kelas pekerja bukan kelas pemikir pembawa perubahan.
Yang mana ini seharusnya negara lebih terus melihat sektor pendidikan yang merata dalam pembagian pendidikan, bantuan APBN seharusnya mampu di kocorkan lebih oleh negara supaya kapitalisme pendidikan yang terjadi di sekolah atauupun kampus - kampus mampu tertutupi. biaya pembangunan fasilitas ataupun upah dari guru - guru yang mestinya jadi jaminan negara.
