A. Pendahuluan
Kompetisi kekuasaan besar (great power competition) saat ini sedang mengubah dinamika Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Meski beberapa analis geopolitik menganggap DK PBB dalam kondisi hampir lumpuh akibat ketegangan di antara anggota tetapnya (P5), realitas ini tidak sepenuhnya benar. Anggota tetap DK PBB atau The Big Five (pemenang Perang Dunia II) ini, antara lain: Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Britania Raya.
Sampai detik tulisan ini ditulis, DK PBB masih tetap menjalankan misi-misi pentingnya, seperti menjaga operasi pengawal perdamaian dan pemberian sanksi-sanksi. Namun demikian, kegagalan DK PBB dalam rangka merespons konflik besar di dunia kini, seperti di Myanmar, Ethiopia, Ukraina, Sudan, dan khususnya Gaza, menunjukkan adanya risiko malfungsi dan maladministrasi yang semakin dalam di dalam DK PBB. Oleh karena itu, artikel kali ini akan menguraikan berbagai tantangan, peluang, serta tren-tren kemajuan dan kemunduran yang terkini dalam hubungan P5 di bawah dinamika geopolitik yang berubah.
B. Fungsi dan Tantangan DK PBB di Era Kompetisi Kekuasaan Besar
Ketegangan yang terjadi di tengah kekuatan-kekuatan besar dunia telah mempersempit peluang kerja sama di DK PBB. Namun, DK PBB tetap memiliki kewenangan-kewenangan untuk mengadakan forum diskusi dan negosiasi di mana kepentingan anggota tetap (P5) masih dapat saling bersinggungan.
Sebagaimana yang diutarakan oleh David Bosco, DK PBB memungkinkan P5 untuk bergerak dalam memperlambat eskalasi krisis, menghasilkan solusi untuk keluar dari situasi berbahaya, serta mengurangi risiko ketegangan hubungan diplomatik. Dalam kondisi hubungan internasional yang memburuk, DK PBB dapat menjadi tempat kompromi terakhir bagi negara-negara berkekuatan besar. Meski demikian, kegagalan DK PBB untuk menangani konflik besar yang terjadi baru-baru ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai relevansi dan efektivitasnya. Ketidakmampuannya untuk mengambil langkah tegas dalam konflik di Ukraina, Ethiopia, atau Gaza mencerminkan kebuntuan politik di antara anggota P5, terutama karena penggunaan hak veto yang semakin strategis di tengah krisis.
C. Tren Hubungan P5: Beranjak dari Kesepahaman Menuju Ketegangan
1. Periode Kompromi: Februari 2022 – Mei 2023
Pada permulaan invasi besar-besaran yang terjadi di Ukraina oleh Rusia, terdapat indikasi bahwa DK PBB masih berfungsi sebagai forum kompromi yang terbatas. Sejak Februari 2022 sampai bulan Mei 2023, Rusia dan negara-negara Barat terus melakukan perdebatan yang sengit tentang Ukraina. Selama periode ini, Rusia hanya menggunakan hak veto dua kali dalam isu yang tidak terkait dengan Ukraina dan kesepahaman hanya didapatkan untuk isu-isu lain di luar krisis Ukraina-Rusia yang dibahas.
China, pada saat itu, memainkan peran moderasi, di mana negara ini mendorong Rusia untuk tidak mengganggu agenda lain di DK PBB. Hubungan bilateral antara AS dan China pun mencerminkan upaya untuk membatasi dampak perang Rusia-Ukraina terhadap hubungan mereka di dalam PBB. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan ketegangan, melainkan hanya menunda eskalasi konflik di forum internasional.
2. Periode Ketegangan: Juni 2023 – Sekarang
Sejak pertengahan 2023, posisi Rusia di DK PBB kemudian menjadi lebih konfrontatif. Beberapa peristiwa penting menunjukkan perubahan ini:
- Penarikan Misi Perdamaian PBB di Mali: Rusia mendukung permintaan junta militer di Mali untuk menarik pasukan penjaga perdamaian PBB dari negara tersebut.
- Veto kepada Mandat Bantuan Kemanusiaan di Suriah: Rusia memveto perpanjangan mandat bantuan PBB untuk wilayah Suriah yang dikuasai kelompok non-pemerintah di barat laut negara tersebut.
- Blokade Pemantauan Sanksi Korea Utara:Â Rusia menghentikan perpanjangan mandat untuk panel ahli yang memantau implementasi sanksi terhadap Korea Utara.
Dalam semua kasus ini, China hanya menyuarakan keprihatinan yang ringan dan tidak mengambil langkah signifikan untuk mempengaruhi perilaku Rusia. Dalam kasus Korea Utara, meski AS, Jepang, dan Korea Selatan langsung meminta bantuan kepada China, pejabat China menyatakan mereka tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap Rusia. Ini menunjukkan melemahnya posisi moderasi China dalam menjaga stabilitas DK PBB.
D. Analisis Peran DK PBB di Masa Depan
1. Risiko Kehancuran DK PBB
Jika tren seperti yang diterangkan di atas terus berlanjut, DK PBB tentunya akan menghadapi risiko untuk semakin terfragmentasi dan bekerja secara tidak efektif. Hak veto yang sering digunakan oleh anggota tetap dapat melemahkan kredibilitas DK PBB sebagai penjaga perdamaian internasional. Ketidakmampuannya untuk menangani isu-isu global yang begitu kritis dan mendesak untuk diselesaikan, seperti konflik di Ukraina dan Suriah, menandai adanya kemunduran pengaruh DK PBB di dalam geopolitik.
2. Peluang untuk Adaptasi
Di sisi lain, DK PBB masih memiliki peluang untuk beradaptasi dengan realitas geopolitik yang baru. Sebagai forum terakhir bagi P5 atau The Big Five untuk berdialog dan berkompromi, DK PBB dapat memainkan peranan penting dalam mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik besar yang kiranya akan terjadi. Dengan pendekatan pragmatis dan kompromi yang lebih kuat, DK PBB diharapkan dapat mempertahankan relevansinya, meski dalam kapasitas yang lebih terbatas.
E. Analisis Perubahan Perilaku Rusia dan China di DK PBB
1. Perubahan Strategi Rusia
