Mohon tunggu...
Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan Mohon Tunggu... Relawan - Fresh Graduate Sarjana Hukum di UPN Veteran Jakarta

"Kepriyayian bukan duniaku. Peduli apa iblis diangkat jadi mantri cacar atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan? Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya," ungkap Pramoedya A. Toer dalam Tetralogi Buru.

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Parlemen Rakyat atau Alat Pemerintah? Pelajaran dari Kritik Tan Malaka terhadap Lemahnya Parlemen Jerman Era Bismarck (3)

22 Januari 2025   13:15 Diperbarui: 24 November 2024   07:57 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Karikatur Otto von Bismarck (Sumber: Telegraph)

Tan Malaka menggambarkan kontras yang tajam antara parlemen Inggris dan Jerman dalam hal fungsi dan efektivitasnya.

  • Konteks Sosial dan Politik: Di Inggris, pemerintah berasal dari parlemen, dan menteri-menteri dipilih dari anggota parlemen yang mendapatkan kepercayaan rakyat. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih demokratis antara pemerintah dan parlemen. Sebaliknya, di Jerman, pemerintah berada di luar kendali parlemen, dengan menteri-menteri diangkat langsung oleh kaisar tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat.
  • Penggunaan Hak-hak Parlemen: Parlemen Inggris memanfaatkan hak Initiatief dan interpelasi secara efektif untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Di Jerman, hak-hak ini tidak dijalankan secara optimal, baik karena keterbatasan sistem maupun kelemahan parlemen itu sendiri.
  • Budaya Politik: Tan Malaka mencatat bahwa rakyat Inggris memiliki budaya politik yang lebih aktif dan kritis dibandingkan dengan rakyat Jerman. Budaya ini memungkinkan parlemen Inggris untuk lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

5. Implikasi Kelemahan Parlemen Jerman terhadap Demokrasi

Kegagalan parlemen Jerman dalam memanfaatkan hak-haknya dan melawan dominasi pemerintah memiliki dampak serius terhadap perkembangan demokrasi:

  • Minimnya Representasi Rakyat: Ketika hak Initiatief dan interpelasi tidak digunakan secara efektif, suara rakyat tidak terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat kesenjangan antara pemerintah dan rakyat.
  • Konsolidasi Kekuasaan Otoriter: Ketiadaan mekanisme check and balance yang efektif memungkinkan pemerintah untuk memerintah secara otoriter tanpa pengawasan yang memadai dari parlemen.
  • Kehilangan Kepercayaan Rakyat: Ketidakmampuan parlemen untuk menjalankan fungsinya merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi. Hal ini menciptakan siklus di mana rakyat semakin enggan untuk mendukung atau terlibat dalam proses politik.

Bersambung.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun