Oltmans mencatat bahwa orang-orang, seperti Guy Pauker, seorang akademisi dan analis politik Amerika, melihat komunisme yang berkembang di Indonesia sebagai sebuah ancaman. Pauker menganggap bahwa Presiden Sukarno terlalu percaya diri dan bermain dengan "bom waktu," karena ia tidak mengambil langkah-langkah yang cukup keras untuk mengekang PKI.
Ketakutan bahwa Indonesia akan jatuh ke dalam lingkaran pengaruh komunis semakin diperparah oleh fakta bahwa Moskow dan PKI mulai mendapatkan tempat di dalam politik luar negeri Indonesia. Para pengamat Barat, seperti Pauker, khawatir jika komunis mendapatkan pijakan yang lebih kuat, maka akan sangat sulit untuk mengusir mereka dari tanah bekas jajahannya.
Presiden Sukarno, dengan kebijakan perimbangan politiknya, mencoba menyatukan berbagai elemen di Indonesia, termasuk PKI, untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri Indonesia. Namun, bagi banyak negara-negara di Barat, sikap Presiden Sukarno ini dipandang sebagai sinyal bahwa Indonesia akan berubah menjadi negara komunis.
Oltmans sendiri memiliki pandangan yang lebih berresonansi dengan situasi yang jauh lebih nyata. Ia mengakui keberadaan PKI dan pengaruhnya yang berkembang, tetapi tidak sepenuhnya sepakat dengan narasi bahwa komunisme akan sepenuhnya menguasai Indonesia. Presiden Sukarno, menurut Oltmans, memahami ancaman ini dan berusaha menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada, tanpa menimbulkan benturan besar yang bisa menggoyahkan stabilitas negara.
Willem Oltmans memberikan penghormatan besar kepada Presiden Sukarno sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi yang luas dalam mempersatukan Indonesia, negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman etnis, agama, dan budaya. Dalam pandangan Oltmans, Sukarno bukan hanya seorang pemimpin politik, melainkan juga seorang nation builder yang berusaha untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan yang ada di dalam negeri. Presiden Sukarno mengidentifikasikan dirinya sebagai pemersatu bangsa, dan setiap kebijakannya diarahkan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.
Dalam konteks internasional pun demikian, Presiden Sukarno adalah seorang pemimpin yang karismatik, yang tidak hanya fokus pada masalah internal tetapi juga memiliki visi yang mengglobal. Presiden Sukarno memanfaatkan diplomasi internasional untuk memperkuat posisinya di panggung dunia, dan ia dengan cerdik memanfaatkan peranan Indonesia dalam gerakan non-blok untuk menarik perhatian internasional terhadap perjuangan nasionalnya. Oltmans mencatat bahwa Presiden Sukarno selalu menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara besar, termasuk Belanda, meskipun Presiden Sukarno sering berbicara keras menentang kolonialisme dan imperialisme.
Selain itu, Presiden Sukarno juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang peka terhadap dinamika politik global, termasuk ancaman komunisme yang mulai merambah di Indonesia. Namun demikian, Presiden Sukarno tidak melihat komunisme sebagai ancaman langsung, tetapi sebagai salah satu kekuatan yang harus diakomodasi dalam proses menyelesaikan revolusi nasional. Dalam pandangan Oltmans, Presiden Sukarno memiliki kendali yang kuat atas situasi politik di dalam negeri dan berusaha mengarahkan revolusi Indonesia agar tetap sesuai dengan visi nasionalisnya, bukan visi ideologis asing.
Dalam kesetiaannya terhadap sahabatnya, Oltmans pun menerima penghargaan pribadi dari Presiden Sukarno yang mencerminkan hubungan yang hangat antara mereka. Ketika berada di atas kapal "Djadajat" dalam perjalanannya bersama presiden, Oltmans sering kali diajak oleh Presiden Sukarno ke depan podium dan diperkenalkan kepada publik sebagai seorang "wartawan yang baik"Â dari Belanda. Presiden Sukarno bahkan menulis tanda tangan pribadi di sebuah potret untuk Oltmans, yang kemudian menjadi kenangan berharga baginya. Bagi Oltmans, momen-momen ini menunjukkan pengakuan dan penghargaan langsung dari seorang tokoh penting dunia kepada dirinya.
Namun, di sisi lain, Oltmans merasa sangat kecewa terhadap pemerintah Belanda, khususnya diplomat-diplomat, seperti Hagenaar dan Pekelharing. Mereka tidak hanya menolak untuk mendengarkan apa yang Oltmans sampaikan tentang gestur-gestur perdamaian Sukarno, tetapi juga memandang remeh semua usahanya.
Oltmans melihat bahwa pemerintah Belanda bersikap defensif dan tertutup terhadap setiap upaya rekonsiliasi. Mereka lebih tertarik untuk mempertahankan kebijakan luar negeri mereka yang "keras kepala", terutama dalam isu Irian Barat, daripada membuka diri untuk berdialog.
Kekecewaan Oltmans terhadap Belanda juga mencakup sikap diplomasi yang enggan untuk mengakui perubahan yang terjadi di Indonesia. Meskipun Sukarno berusaha mencari jalan tengah untuk menghindari konflik yang lebih besar, pemerintah Belanda terus mempertahankan kebijakan mereka yang kaku dan tidak mau mengalah. Sikap politik Belanda ini menyebabkan Oltmans merasa bahwa Belanda telah gagal memahami situasi di lapangan dan terus terjebak dalam pemikiran kolonial.
