A. Definisi dan Tujuan Minimum Program
Tan Malaka memperkenalkan Minimum Program sebagai landasan untuk menyatukan semua elemen perjuangan di Indonesia, termasuk partai politik, pasukan militer, dan badan ekonomi. Tujuan utama program ini adalah memastikan kebulatan tekad dan aksi bersama untuk mencapai kemerdekaan penuh atau kemerdekaan 100% bagi Rakyat Indonesia.
B. Tiga Skala Persatuan
1) Membentuk dari Awal: Jika Sang Gerilya berada di wilayah tanpa organisasi, ia harus membangun pasukan, partai, dan badan ekonomi dari nol. Ini menunjukkan fleksibilitas gerilyawan untuk memulai struktur perjuangan di mana pun dibutuhkan.
2) Mengoordinasikan yang Ada:Â Dalam situasi di mana sudah terdapat berbagai elemen perjuangan, tugas Sang Gerilya adalah mengoordinasikan dan mempersatukan mereka, menghindari pertikaian internal, dan menciptakan sinergi untuk aksi kolektif.
3) Menggabungkan Daerah: Ketika wilayah-wilayah tertentu telah dikuasai, langkah berikutnya adalah menggabungkan daerah-daerah tersebut untuk membangun persatuan nasional yang lebih luas.
C. Minimum Program: Isi dan Relevansi
Minimum Program menjadi panduan utama yang mengikat seluruh elemen perjuangan. Program ini terdiri dari tujuh poin utama:
1) Berunding atas Pengakuan Kemerdekaan 100%: Fokus utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan penuh atas kemerdekaan Indonesia tanpa kompromi dalam politik, ekonomi, militer, dan hubungan luar negeri.
2) Pemerintah Rakyat: Pemerintah harus sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat yang berjuang untuk revolusi.
3) Tentara Rakyat: Militer harus menjadi representasi rakyat, baik dalam filosofi maupun tindakan, serta independen dari pengaruh asing.
4) Melucuti Tentara Jepang: Melanjutkan pelucutan tentara Jepang yang masih tersisa di wilayah Indonesia, sehingga dapat memastikan kedaulatan penuh atas keamanan.
5) Mengurus Tawanan Bangsa Eropa: Tawanan bangsa Eropa harus dikelola secara manusiawi tapi tetap tegas. Dalam hal ini, sikap seperti ini telah menunjukkan kemampuan bangsa, khususnya muruah bangsa, dalam menangani urusan internasional.