Mohon tunggu...
Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Fresh Graduate Sarjana Hukum di UPN Veteran Jakarta

"Kepriyayian bukan duniaku. Peduli apa iblis diangkat jadi mantri cacar atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan? Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya," ungkap Pramoedya A. Toer dalam Tetralogi Buru.

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Negara Hukum Liberal: Filosofi Penjaga Malam atau Pemicu Ketidakadilan?

1 Desember 2024   19:00 Diperbarui: 1 Desember 2024   19:52 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: Katadata.co.id

Istilah ini muncul pada abad ke-18 selama Revolusi Industri. Para industrialis Prancis menggunakan istilah ini sebagai tanggapan terhadap upaya pemerintah Prancis untuk memberikan bantuan kepada bisnis. Istilah ini sering dikaitkan dengan pengusaha Prancis M. Le Gendre dalam tanggapannya terhadap menteri merkantilisme Jean-Baptiste Colbert.

Prinsip Dasar

1) Kebebasan Individu: Individu dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat dengan hak alami atas kebebasan.
2) Pasar yang Mengatur Sendiri: Pasar dianggap sebagai sistem yang secara alami menemukan keseimbangan tanpa perlu campur-tangan.
3) Promosi Pasar Bebas: Tujuan utama adalah mengembalikan dan mempertahankan kebebasan ekonomi alami.

Bentuk Intervensi Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam falsafah perekonomian ini membatasi perdagangan internasional untuk melindungi industri domestik. Walaupun kebijakan seperti ini mendukung produksi lokal, kebijakan ini dapat menghambat kompetisi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan intervensi pemerintah seperti ini disebut sebagai Proteksionisme. 

Selain itu, regulasi pemerintah harus bertujuan untuk mencegah monopoli dan mendorong kompetisi pasar bebas. Meskipun bertujuan untuk mempromosikan pasar yang kompetitif, hukum ini bisa bertentangan dengan prinsip laissez-faire dengan mengintervensi dinamika pasar. Kebijakan ini disebut Hukum Antitrust.

Hubungan Laissez-faire dengan Nachtwächterstaat (Negara Hukum Penjaga Malam)

Istilah “Negara Pengawal Malam” pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand Lassalle, seorang tokoh penting dari kalangan sosialis pada abad ke-19. Dalam sebuah pidato yang diucapkan pada tahun 1862, Lassalle mengkritik kebijakan liberalisme saat itu yang, menurutnya, melalui strategi Laissez-faire, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan massal. Dia mempersamakan negara seperti seorang pengawal malam, yang hanya bertugas menjaga keamanan publik dan perlindungan properti pribadi, sementara segala hal lainnya diserahkan pada mekanisme pasar dan masyarakat pasar bebas. Lassalle melihat bahwa kebijakan negara yang hanya berfungsi sebagai pengawal malam tidak mampu menangani penderitaan kaum miskin yang meningkat akibat industrialisasi dan pertumbuhan populasi.

Gagasan Negara Pengawal Malam pertama kali muncul dakam praktik didasarkan pada konsep Laissez-faire yang dipengaruhi oleh teori “the invisible hand”-nya Adam Smith. Menurut Smith, pasar seharusnya mengatur dirinya sendiri. Kepentingan pribadi masing-masing individu pun dapat membuahkan hasil terbaik bagi masyarakat. Pada abad ke-19, Laissez-faire ini menjadi prinsip bahwa setiap orang harus memikirkan kesejahteraannya sendiri, sehingga mengabaikan masalah sosial dan mengakibatkan ketidaksetaraan.

Negara Pengawal Malam, seperti yang dikritik oleh Lassalle, merupakan bentuk ekstrem dari liberalisme klasik dan tidak mampu mengatasi masalah monopoli perekonomian (pemusatan pada orang kaya dan pemodal) atau ketidakadilan sosial. Konsep ini tidak memberikan kemungkinan makroekonomi yang stabil dan tidak memadai untuk menangani tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks pada abad ke-19.

Ferdinand Lassalle (Sosialis Jerman) tentang Negara Penjaga Malam

Ferdinand Lassalle menyebut kelas pekerja sebagai “Estate Keempat” untuk menekankan posisi mereka dalam struktur sosial dan politik pada zamannya. Istilah “Estate” atau “kelas” merujuk pada stratifikasi tradisional masyarakat Eropa yang umumnya terdiri dari tiga kelas besar:
1) Estate Pertama: Kelas bangsawan atau aristokrat.
2) Estate Kedua: Kelas klerus atau gereja.
3) Estate Ketiga: Kelas buruh dan pedagang, yang merupakan mayoritas rakyat.

Lassalle menambahkan istilah “Estate Keempat” untuk merujuk pada kelas pekerja yang, pada masa itu, belum dianggap sebagai bagian dari pembagian (stratifikasi) tradisional ini. Kelas pekerja dianggap sebagai bagian dari Estate Ketiga, tetapi Lassalle ingin menegaskan bahwa mereka memiliki peran dan kepentingan yang terpisah dan khusus. Dengan menyebut mereka sebagai “Estate Keempat,” Lassalle menekankan bahwa kelas pekerja memiliki kekuatan dan hak yang sama pentingnya dengan tiga kelas tradisional lainnya dan bahwa perjuangan mereka merupakan perjuangan untuk seluruh umat manusia.

Penyebutan “Estate Keempat” juga mencerminkan ide Lassalle bahwa kelas pekerja memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dominan dalam mengubah masyarakat, menciptakan kesetaraan, dan membangun masa depan yang lebih adil. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pentingnya peran mereka dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan politik.

Lassalle kemudian juga menekankan bahwa kelas pekerja, atau “Estate Keempat,” identik dengan seluruh umat manusia. Lassalle melihat kelas pekerja sebagai representasi dari seluruh umat manusia karena kelas pekerja, dalam pandangannya, adalah mayoritas populasi dan memiliki kepentingan yang mendasar untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun