Program Perekonomian Indonesia Pasca-Kemerdekaan, dari PTE hingga Diplomasi KMB yang Menentukan!

Argumentasi demikian ini ditujukan Hatta sebagai alat persuasif supaya Belanda dan ineternasional dapat segera mengakui pemerintah Republik Indonesia. Sejurus dengan ini, PPSE akan melaksanakan rencana ekonomi besar-besaran untuk kemakmuran, sehingga membutuhkan modal asing dan kredit yang sangat-sangat banyak dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Australia. 

Sikap politik-ekonomi yang demikian ini kembali dipertegas dengan pernyataan bahwa PPSE akan melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan bantuan modal asing. Guna menampung uang dari investasi modal asing di Indonesia, pemerintah Republik akan membentuk satu bank yang bertugas khusus untuk itu, yaitu Bank Pembangunan.

Namun demikian, proposal pembangunan dengan bantuan modal asing ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif akibat Indonesia belum mendapatkan kedaulatan sepenuhnya. Hal ini semakin diperparah ketika Belanda melancarkan kebijakan blokade ekonomi kepada Republik dan menyerang teritorial Republik dalam Agresi Militer I dan Agresi Militer II.

Dalam menghadapi kondisi seperti demikian, pemerintah memerintahkan Hatta untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis bukti-bukti untuk memperkuat Indonesia dalam diplomasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian perekonomian nasional, perusahaan asing, dan persiapan-persiapan untuk pembentukan RIS. 

Untuk mencapai tujuannya, PPSE menghindari pembahasan perusahaan-perusahaan besar milik Belanda, seperti pertambangan dan perdagangan.

Tugas PPSE yang diperintahkan kepada Hatta tersebut kemudian melibatkan beberapa tokoh-tokoh politik dan teknokrat. Namun, seiring berjalannya waktu, Hatta lebih fokus untuk mengurusi ranah "perundingan", sehingga lebih menonjolkan usaha-usaha penyelesaian diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, PPSE seperti berubah rupa menjadi tim riset dan delegasi Indonesia untuk mendesak Belanda segera mengakui Republik Indonesia.

Setelah suasana diplomasi telah meredam dan perundingan KMB telah berhasil, rencana PPSE tidak mendapatkan tempat lagi dalam pendiskusian mengeni perekonomian negara. 

Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh KMB menyebutkan bahwa Indonesia harus membayar kerugian perang yang terjadi selama revolusi Indonesia, mengembalikan semua aset milik Belanda, dan kemudian wajib membayarkan utang Hindia Belanda, baik utang dalam negeri maupun luar negeri.

 Persyaratan yang memberatkan Republik-nya Proklamasi ini, juga diterima oleh BFO (wakil-wakil dari negara bagian dalam RIS). Akan tetapi, tema tentang pembangunan ekonomi nasional di antara keduanya, masih menjadi topik utama pembicaraan.

Djuanda, dalam pengantarnya di Ekonomi Indonesia: Dari Ekonomi Kolonial Ke Ekonomi Nasional yang terbit pada bulan Juni 1949, sebagai berikut:

"Tujuan kita yang terutama bukanlah memperbaiki kembali atau merehabilitasi perekonomian dahulu akibat peperangan, akan tetapi kita menghendaki pembangunan dan pembaharuan menuju ekonomi nasional, yang diawasi, dipimpin, dan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri, dengan tenaga ahli sendiri dengan bahan dan kekayaan kita sendiri, sedangkan hasilnya diperuntukkan untuk kemakmuran kita bersama."