Ruang laut dan tol laut
Sebagai penekanan, sebagaimana disampaikan Abdi, isu-isu kontemporer yang perlu segera mendapat perhatian serius adalah berkaitan transisi kewenangan pasca UU 23/2014.
"Beberapa isu yang kewenangan terkait implementasi UU 23/2014 (Pemerintahan Daerah), seperti kehutanan, pertambangan, berjalan lancar dan sebagian besar rampung sementara untuk transfer urusan kelautan (seperti P3D) belum optimal, masih banyak provinsi belum selesai," tambah Kamaruddin.
Pada pertemuan tersebut direfleksikan pula efektivitas program tol laut, dukungan pada pulau terluar hingga pemerataan pembangunan untuk 110 pulau terluar nasional.
"Poin untuk Pemerintah saya kira perlunya isu tol laut untuk mendukung tujuan Poros Maritim, pada wilayah terpencil, perbatasan, konsep dan implementasinya perlu dipercepat di Indonesia timur, ke urusan komoditas atau produk unggulan daerah," jelas Abdi.
Menurutnya, isu kelautan dan perikanan harusnya menjadi priortas yang dibarengi dengan penganggaran dan diakomodasi ke dalam Poryek Srategis Nasional (PSN).
"Sayangnya, sejauh ini belum semua lokasi seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu masuk ke dalam plot PSN itu. Sampai sekarang masih lambat, pertama dari segi perencanaan, kalau terkait PSN, in harusnya masuk ke Menko Perekonomniam namun yang masuk baru Talaud, padahal ada dana 700 miliar untuk mendukung 12 lokasi SKPT," terang Abdi yang juga alumni Ilmu Kelautan Unhas ini.
Beberapa lokasi yang perlu diakselerasi menurut Abdi adalah Merauke, Sangihe, Saumlaki, Morotai, Biak, Rote hingga Nunukan sebab di situ terdapat beberapa fasilitasi eks asing.
Bagi Diaz, SKPT memang strategis dan itu bersanding juga dengan isu pertahanan, keamanan, kedaulatan.
Terkait poin-poin penting di atas, Diaz berharap ada tindak lanjut sehingga semua menjadi lebih detil dan dapat merekomendasikan solusi.
"Mungkin kita perlu semacam FGD, pertemuan mendalam membahas isu-isu itu dan mengajak ISKINDO," ucapnya.
Diaz menyebut bahwa ada beberapa terobosan dan capaian penting seperti tol laut, tentang solusi dwelling time di pelabuhan-pelabuhan.
