Upaya SMI, Susinisasi dan Hitung Ecek dari Taka Bonerate

Baca santai saja. Tiada hubungan dengan polemik cantrang apalagi isu reshuffle.

Begini. Mungkin anda sepakat bahwa jelang tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK belum nampak jua titik terang menuju kesejahteraan sosial sebagaimana diidamkan di 9 poin Nawa Cita. Bahwa terjadi disparitas sosial-ekonomi yang laten antara wilayah kota-desa. Antara Jawa dan tepian Nusantara yang sungguh hebat dan akut. Hal yang berpotensi menjerumuskan Bangsa pada titik paling palung persoalan jika minim inovasi, tindakan korektif dan fundamental.

Saat Pemerintah Pusat berjibaku melepas belitan hutang dan tekanan, Daerah miskin kreasi. Mereka punya agenda sendiri dan menjadi pengerat di lumbung anggaran yang superjumbo. Padahal pertumbuhan ekonomi domestik belum jua membaik, kue anggaran pembangunan tercurah ke rumah tangga Pemerintah ketimbang rakyat yang memilih Jokowi-JK.

Coba, dana transfer Pusat sebesar Rp. 776 triliun ke daerah yang selama ini bak 'cairan infus' hanya jadi pelipur lara melanggengkan napas birokrasi. Di luar sana, orang miskin yang butuh asupan ada 27,7 juta (Maret 2017), naik 6.900 orang dibanding September 2016. Angka GINI ratio belum beranjak di posisi 0,39, pemerataan ekonomi di kabupaten/kota sungguh kecil.

Dana transfer berkurang 11 triliun atau 'hanya' Rp 765 triliun. Persoalannya adalah ancaman ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengelolaan. Dana habis untuk membayar gaji yang sangat besar hingga 60% dari total, beberapa kabupaten/kota pesisir bahkan 70% dan nyaris kolaps.

Buruknya perencanaan dan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien itu, sesungguhnya bukan rahasia lagi, sudah lama dan memang harus dibereskan. Hutang negara membengkak tapi pendapatan dari usaha ekonomi menciut. Beban sosial meningkat namun ekonomi nasional tak jua pulih.

Bila tak menempuh langkah-langkah korektif maka dua tahun ke depan, berapapun dana utang atau hasil uang pajak rakyat yang digelontorkan Jokowi-JK atasnama Nawa Cita takkan mampu mengerek kualitas hidup rakyat. Rakyat bisa jadi antipati dan berpaling.

Sentuhan Sri Mulyani

Harapan untuk korektif dan walking on the right track, sesungguhnya disematkan ke Sri Mulyani Indrawati (SMI). Ketika mantan Direktur Pelaksana World Bank itu dipinang Jokowi-JK sebagai Menkeu pada Juli 2016, pas setahun lalu. Dia datang ketika kondisi ekonomi global melemah, ketika harga komoditas seperti kakao, udang, kopi, ikan, hasil panen dalam negeri tak menggembirakan nilai ekspornya.

Dia datang ketika penerimaan negara atau realisasi pendapatan negara pada 2015 yang tak sesuai harapan, 'hanya' Rp 1.504,5 triliun atau turun dibanding tahun sebelumnya Rp. 1.550,1 (Kompas).

Dari laman Kompas dilaporkan bahwa Sri menyasar pajak dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun. Dia membangun asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan kebijakan amnesti pajak. Tangan hangat Sri Mulyani menampar anggaran belanja negara di tahun 2016 sebesar Rp 137,61 triliun. Dia memangkas  anggaran Pemerintah pusat sebesar Rp 64,71 triliun dan anggaran transfer daerah senilai Rp 72,9 triliun.

Sri Mulyani menabur mimpi bahwa perekonomian domestik dan global akan membaik pada 2017 seiring meningkatnya investasi dan naiknya harga-harga komoditas ekspor Indonesia. Pun ada kebijakan tax amnesty, meskipun ini masih jauh dari harapan. Buktinya mengkhawatirkan, hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari target  APBN-2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Kondisi perekonomian 2017 tidak seperti yang diharapkan oleh kita dan juga Sri, oleh Jokowi-JK. Demikian pula melemahnya daya beli, investasi, distribusi kredit dan lain sebagianya. Untuk penyaluran kredit, hingga Maret 2017 hanya tumbuh 9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Masih dari Kompas, disebutkan bahwa yang tak kalah menekan adalah kondisi utang. Hingga akhir Mei 2017, utang pemerintah telah mencapai Rp 3.672,33 triliun meliputi Rp 2.163,55 triliun dalam denominasi rupiah dan Rp 780,18 triliun dalam valuta asing (valas). Dalam kurun hampir tiga tahun Pusat telah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.063,55 triliun. Lebih besar dibandingkan penambahan utang periode 2010 -- 2014 yang sebesar Rp 932 triliun.

Harapan Pemerintah selain tanggung jawab seperti transfer Pusat ke Daerah itu adalah mengguyur anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Inilah upaya Pemerintah mengejar ketertinggalan pembangunan. Maka kita bisa lihat pembangunan jalan panjang dan lapang di Papua, Sumatera hingga pengguntingan pita Kawasan Ekonomi Khusus itu.

Dalihnya, lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah akan berimbas pada beban rakyat, kelesuan ekonomi karena tidak berfungsinya transportasi, akomodasi dan konektifitas usaha, biaya ekonomi akan semakin tinggi antar pulau, demikian pula pada beban ekonomi daerah tepian seperti pulau-pulau kecil terluar.

Sampai di sini, asumsi SMI bisa jadi benar, tapi bagaimana memastikan bahwa itu bisa jalan bersama,  dipahami secara operasional oleh Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah yang kita tahu persis sejauh ini ibarat kura-kura gemuk di lintasan jalan tol global yang serba cepat?

Tak efisien dalam pikiran

Sejauh ini, okelah, Pemerintah tetap pede. Dengan senyum tipis, SMI menganggap bahwa posisi utang masih terkendali. Hal yang sejatinya tidak bisa dibiarkan berlama-lama sebab kualitas investasi sangat bergantung atau bisa jadi diusik oleh ketidakefisienan dalam menjalankannya sebagaimana jamak terjadi di kota-kota Indonesia. Apalagi faktor jarak, konflik lokal, isu tanah dan lain sebagianya. Indonesia Timur, contohnya.

Tentang ketidakefisienan itu, terlihat dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang makin tinggi, yang disebut-sebut sejumlah ekonom kini sudah mencapai angka 6, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,3. Ini berarti, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau output sebesar 1 unit kini dibutuhkan penambahan investasi sebanyak 6 unit. Banyak faktor yang menyebabkan ICOR meningkat antara lain strategi pembangunan yang kurang tepat dan korupsi, (Fajar Martha/laporan Kompas).

***

Pada tanggal 14 Juli 2017, penulis berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sebuah kesempatan manis untuk mendengarkan secara langsung alas kebijakan dan regulasinya yang oleh sebagian kalangan sebagai 'extra ordinary decisions'.

Pada sore yang hangat itu, dia menyatakan bahwa membangun Indonesia memang membutuhkan visi yang kuat, dan konsistensi dalam upaya mencapainya. Dia bercerita tentang upayanya mengelola anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana harapan Jokowi untuk memastikan transparansi dan keberpihakan pada rakyat.  Menurutnya, porsi KKP mencapai 80 persen untuk nelayan dan pelaku ekonomi lainnya. 20 persen untuk anggaran rutin KKP.

"Sebab kita harus efisien sejak dalam pikiran," katanya.

Dia lalu bercerita tentang upayanya menyisir program-program di Kementeriannya yang dianggap tidak jelas seperti pengembangan, pemberdayaan, peningkatan.

"Dengan Susinisasi itu, kita bisa memotong anggaran KKP pada 2016 sebesar 42 persen dari anggaran awal Rp 13,9 triliun," katanya. Sampai di sini saya membayangkan Pemerintah Daerah yang dapat transfer triliunan itu juga berbenah--membayangkan bagaimana SMI mengkomunikasikan ini Kementerian dan Kelembagaan terkait termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota.

Susinisasi, menurut Susi adalah upaya efisiensi itu sendiri jadi tidak bisa dilihat sebagai 'tidak mau memberdayakan' masyarakat. Yang penting digarisbawahi dari kebijakan Susi adalah upayanya untuk menolak segala tawaran utang luar negeri, yang menurutnya hanya boleh digunakan untuk program-program tidak jelas itu.

"Kalau infrastruktur untuk mendukung kegiatan perikanan, bisnis, pengolahan, mari sini," ucapnya.

Melirik ke lautan

Dari kebijakan Sri Mulyani, lalu ke Susinisasi, mari menukik sedikit ke lautan dan berikut isinya. Mari membayangkan Indonesia yang berbenah. Mari mendengarkan angin kesiur dari pesisir Nusantara. Pesisir dan laut yang sesungguhnya bisa menjadi obat mujarab pembangunan nasional namun baru 2-3 tahun terakhir dimaklumatkan oleh Jokowi-JK di Sunda Kelapa melalui Nawa Cita itu.

Mengapa lautan bisa menjadi harapan? Penulis cerita saja ketika bekerja sebagai fasilitator program konservasi di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, 20 tahun silam. Sebuah tawaran di tangah ironi Indonesia sebab meski mempunyai garis pantai Indonesia nomor dua di dunia namun nilai ekspor ikan Indonesia kalah dari Vietnam.

"Nelayan kita harus berjaya, laut sebagai masa depan bangsa," kata Susi. Ini yang kemudian berlanjut ke pemberantasan praktik penangkapan ikan illegal. Membakar dan menenggelamkan kapal pencuri ikan hingga mencapai 300an unit.

Memang, di awal penerapan kebijakan Susi, terjadi penurunan volume nilai ekspor hingga 31,9% menjadi US$50,8 juta. Sementara pengapalan rumput laut turun 14,4% menjadi 53.672,5 ton atau senilai US$33,6 juta. Ekspor ikan hidup hasil budidaya merosot 32% menjadi 2.757 ton atau senilai US$12,6 juta.  Pengapalan mutiara hasil budidaya jatuh 91,7% menjadi 0,1 ton atau senilai US$976.000, sebaliknya, ekspor udang hasil budidaya terbang 464% menjadi 733,8 ton atau senilai US$3,5 juta. Pada saat yang sama, pengapalan ikan segar/dingin hasil budidaya melesat tajam 367,6% menjadi 80,9 ton atau senilai US$145.200.

Regulasi yang ketat memang berdampak pada pelaku-pelaku yang selama ini mungkin tak tersentuh hukum. Meski demikian, terbuka kesempatan besar untuk mulai menata dan memikirkan peluang-peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan. Terdapat peluang yang sungguh sangat besar.

Saya jadi ingat hitung-hitungan kasar nun lampau kala bekerja untuk satu program di Taman Nasional Taka Bonerate.

***

Antara tahun 1995 hingga 1999, di depan pondokan di Pulau Rajuni, Taka Bonerate, di musim timur yang dingin, saya rajin menghitung-hitung nilai penjualan setiap keramba jaring apung di pulau berpenduduk tak lebih 2ribu jiwa itu. Semacam kalkulasi ecek-ecek non ekonom.

Begini, satu keramba dapat mengirim ikan hidup (kerapu sunu/merah) ke langsung ke Hongkong rerata 2 kali sebulan. Ada 9 keramba saat itu. Jika harga perkilo saja mencapai Rp. 100ribu maka rerata perkeramba bisa melego 500 kilogram atau 500 x Rp. 100.000/kilogram, maka didapat Rp. 50.000.000,-/keramba. Kalau dikali sebanyak 9 keramba, maka hasilnya Rp. 450.000.000,- sekali angkut. Wow!

Itu hanya untuk Pulau Rajuni Kecil, kalau pakai asumsi 6 pulau, katakanlah Pulau Tarupa, Jinato, Pasitallu. Latondu, Rajuni Besar, maka ada Rp. 450.000.000 x 6 = 2.700.000.000,- persekali angkut per dua minggu, atau 5,4 miliar perbulan. Ini perhitungan nilai ikan hidup (sunu saja) di Taka Bonerate perbulan, Rp. 5,4 miliar, kalau dikali 6 bulan saja dalam setahun, maka dapat 32.4 miliar pertahun. Kalau dikali 5 tahun, bisa sampai 160an miliar! Jika logika ini disematkan pada lobsters, kerapu hitam, kerapu bebek, hingga Napoleon wrasse, alias Langkoe (sebelum dilarang).

Kita memang kaya, kita di Rajuni, Taka Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nilai ekonomi yang luar biasa, bukan?

Relevan dengan itu, Susi menyodorkan angka bahwa kerugian negara akibat penangkapan ikan illegal telah dihitung oleh Bank Dunia dan FAO. Kurang lebih 20 miliar dollar atau setara Rp. 240 triliun per tahun dengan asumsi Rp. 12.000/dollar. Satu kapal ikan dengan kapasitas 100 gross ton bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun, termasuk tongkol, kerang, teripang hingga lobster.

Yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menegakkan pilar kedaulatan yang dijalankan dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem perkarantinaanm pengendalian mutu hingga menjamin keamanan hayati laut.

Tak hanya itu, tetap menjamin keberlanjutan dengan mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, meningkatkan keberlanjutan perikanan tangkap dan budidaya termasuk perbaikan daya saing. Di mata Susi, kesejahteraan akan datang jika upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan benar, dengan terukur dan nyata. Termasuk pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

Susi membenahi internal, mendorong penguatan kapasitas internal, memastikan transparansi di prosedur kelembagaan sebelum program dijalankan, begitu kikira pesannya.

***

Melalui laman Facebook, Dr. Tadjuddin Parenta, dosen saya di mata kuliah ekonomi pembangunan dan ekonomi makro di Universitas Hasanuddin tak menampik hitung-hitungan kasar tersebut. Bahwa ini akan menjadi peluang emas untuk membangun Indonesia dari sektor kelautan dan perikanan, apalagi adanya gagasan Nawa Cita itu.

Dia mengatakan bahwa bahwa valuasi ekonomi ikan karang sejatinya mengikuti logika laba diperoleh setelah dikurangi biaya, economic cost seperti tenaga kerja (jarak, gudang, dan lain-lain plus kerusakan kelestarian ikan-ikan itu sendiri dan lingkungan).

Tadjuddin benar, dan inilah yang harus menjadi PR bagi KKP termasuk Kementerian terkait untuk memeriksa ketersediaan input untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penangkapan ikan karang seperti kerapu sunu, kalau menggunakan valuasi ekonomi dalam pengertian luas, ada banyak yang loss. Tapi poinnya adalah betapa tingginya nilai ekonomi ikan sunu itu. Jadi saat bicara bisnis, perlu diperiksa, input-outputnya.

Ada juga anjuran, sebaiknya tidak usah dieksploitasi tetapi dijadikan lokasi pariwisata. No take zone, atau dijadikan sanctuary zone untuk kemudian jadi lokasi wisata nyelam, snorkeling yang mendatangkan pundi-pundi ke PAD seperti di Raja Ampat yang sudah mencapai 16 miliar pertahun dari biaya entrance fee turis asing dan domestik! Hal ini juga sudah dipahami oleh Menteri Susi.

Oleh sebab itu, ke depan, Tadjuddin menambahkan bahwa transformasi nilai bukan hanya di tingkat nelayan tapi yang sangat penting adalah bagaimana membereskan tata niaganya. Sehingga semua pihak yang terlibat menerima manfaat secara adil.

"Kalau ada permainan harga berarti ada kekuatan yang dominan yang berbau monopoli. Pada hampir semua bidang usaha sekarang seperti itu, peternakan ayam misalnya, kartel menguasai mulai dari bibit ayam, pakan, obat-obatan, sampai pemasaran. Para peternak sepertinya hanya bekerja untuk mereka. Saya sudah pernah sampaikan pada KPPU, tapi sampai sekarang belum berubah secara signifikan," katanya. 

Menurut penyuka fotografi ini,  itu sama juga dengan keinginan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mengurangi jumlah kendaraan tapi di sisi lain pemerintah justeru menggenjot penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, bukan? 

Bagi Tadjuddin, ini memang dilematis, Pemerintah hendak membangun berbagai infrastruktur di daerah-daerah (Nawa Cita Jokowi-JK) yang butuh biaya besar tapi tidak mampu didukung oleh penerimaan dalam negeri. Menurutnya, ini salah satu fakta bahwa penduduk kita 250 juta jiwa tapi yang punya NPWP, baru sekitar 15%. Ini juga persoalan, persoalan internal, persoalan orang-orang.

"Mana semua itu orang-orang yang banyak uang? Banyak dari mereka lebih suka tanamkan di negara-negara tax heaven (surga pajak)," katanya seraya menegaskan untuk menutup keuangan APBN ditutupi dari mana. "Jual obligasi pemerintah atau yang mudah pinjam dari luar negeri?" pungkasnya. Dalam hati saya jawab; dari mengelola lautan dengan benar dan berdaulat!

***

Pagi ini, saya membayangkan duduk santai sembari minum kopi di pantai Pulau Rajuni Taka Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan. Dihembus angin selatan dari Benua Australia. Memandangi kapal-kapal dalam negeri yang dinakhodai dan diawaki anak bangsa, yang menghantar dan mengangkut ikan hidup ke Jakarta, Singapura, Hongkong hingga daratan China. Ikan yang dikelola dengan bijak dan terukur, terlapor, dengan hasil keringat sendiri.

Angin kesiur dari timur Indonesia ini semoga sampai ke telinga ibu Sri Mulyani. Semoga!

Tebet, 24/07/2017

*) tulisan ini juga tayang di Blog Pribadi.