Sebelum saya sempat berpikir bahwa ibu Menteri harusnya paham bahwa saat ini di Pemrmendagri 54, terdapat dua aras perencaaan pembangunan nasional yaitu perencanaan teknokratis dan perencanaan partisipatoris, di perencanaan inilah pemberdayaan masyarakat bersemayam. Sembari mencoba memahami teks omongan ibu Menteri, dia melanjutkan.
“Kita minta Bappenas, meminta presiden untuk mengubah bahasa RKAKL” janjinya. Apa yang dijelaskan Susi ini dipertegas dengan pengalokasian anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kita akan siapkan anggaran untuk pengadaan sekitar 3.500 kapal nelayan, dari yang 5 GT hingga 30 GT. “ tambahnya. Anggaran yang besar hingga 100 trilliun ini karena pengurangan kata program pemberdayaan nelayan.
Intinya, pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan harus menerapkan prinsip “Straight to the point” dan akan menjamin pembangunan perikanan Indonesia makin bergulir. Meski menurutnya, keberadaannya tak akan langgeng karena banyaknya pihak yang merasa terusik atas kehadirannya.
***
Susi lalu melanjutkan pesannya.
“Saya berpesan kepada ISKINDO, kepada organisasi kelautan, untuk tidak pernah memberi lagi konsesi kepada asing dan nelayan asing. Ini sangat penting. Kita tidak ingin seperti beberapa negara yang akhirnya, konsesi untuk menangkap ikan dimiliki oleh asing.” paparnya. Nelayan asing yang dengan kecanggihannya melupakan dan mengabaikan nelayan kecil kita. Dia mengambil contoh Afrika.
Di balik pernyataannya ini Susi ingin menegaskan perlunya kedaulatan atas sumberdaya kelautan atau maritim kita.
“Laut kita bukan untuk disharing, bukan untuk dibilateralkan, ini sovereign kita.” katanya mengutip pernyataannya di Menado saat ada pertemuan Asia Pacific tetang illegal fishing dan ikan tuna. Susi juga melansir adanya diplomat atau elite yang yang mengajukan premis kalau Pemerintah tidak bisa mengelola perikanan, harusnya di-share atau dibagikan ke negara lain.
“Tapi saya jawab No Way! EEZ is ours!.” katanya tegas. Hadirin bertepuk tangan.
Menurut Susi, EEZ atau ZEE merupakan wilayah otoritas Indonesia dan hanya bisa dikelola oleh Indonesia, hal yang sangat penting. Kalau ada proteksi, ikan bisa bebas ke pantai, nursering dan breeding dan lain sebagainya.
