Kejahatan perbankan dalam hal "kesalahan" transfer dana oleh perbankan sering terjadi. Bahkan bisa saja apabila kasus itu dilaporkan oleh pihak perbankan ke penegak hukum, yang menjadi korban sebagai tersangka adalah nasabah atau penerima dana tersebut.
Padahal, bisa saja diduga pihak perbankan melakukan kesalahan sistem dalam hal transfer dana, namun lantaran dengan adanya Pasal 85 Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.Â
Pasal itu pun menjadi senjata sakti yang dipakai pihak perbankan dengan alasan "salah transfer". Seperti yang dialami nasabah Indah Harini dengan pihak BRI.
Sementara pihak bank, terkesan seperti tidak tersentuh hukum. Padahal terdapat sanksi pidana dan perdata ketika sistem tersebut tidak dilakukan perbaikan dan pembatalan oleh pihak bank. Bahkan terkadang dibiarkan hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Dalam kasus nasabah Indah Harini, berbulan-bulan tidak ada komplain dari BRI, sampai kemudian dihubungi agar uang hasil "salah transfer" itu dikembalikan ke BRI.
Lalu pertanyaannya bagaimanakah kedudukan Pasal 85 UU Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan milik siapakah dana yang telah ditransfer tersebut?
Ahli Hukum Pidana Beniharmoni Harefa mengatakan, bahwa ada unsur-unsur Tindak Pidana pada Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Unsur pidana "dengan sengaja menguasai dan mengakui" dikecualikan apabila, pihak penerima dana melakukan klarifikasi atau menanyakan atau cross-check kepada pihak Bank terkait dana yang masuk.
"Unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 85 UU a quo, bahwa antara niat, perbuatan dan akibat harus terwujud," kata Beni seperti dikutip investor.id
*****
Indah Harini, kini sudah dijadikan tersangka oleh BRI -- di mana Indah tak lain adalah nasabahnya sendiri. Jelas ada konsensi hukum dari status tersangka yang "kurang indah" ini bagi Indah sendiri.
