Jangan PHK Karyawan karena Alasan Corona

Ramayani Darwis SH, MH, pengacara dan Bendahara Umum DPP KAI (dok pribadi)

Dirumahkan atau Skorsing?

Selain maraknya pemutusan hubugan kerja akibat virus Corona, menurut Ramayani Darwis, banyak pula karyawan yang dirumahkan. Padahal Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas tentang istilah 'Dirumahkan/merumahkan".

Namun hanya ada istilah yang fungsinya hampir sama dengan dirumahkan, yaitu "skorsing". Dimana pada saaat dirumahkan atau skorsing, pekerja tetap berhak menerima upah. Mengingat bahwa inistiasi tentang merumahkan pekerja adalah datang dari pihak Pengusaha maka dalam hal ini tidak ada istilah "No Work No pay".

"Sehingga meskipun pekerja hanya dirumah saja dan tidak melakukan pekerjaan ,kepada pekerja tersebut masih tetap ada hak untuk menerima upah," kata pemerhati tenaga kerja ini.

Untuk menghindari penyebaran virus corona, maka pemerintah menganjurkan kepada pengusaha untuk melakukan "Work From Home" atau bekerja dari rumah.

Ini adalah solusi terbaik untuk mencegah penularan virus corona atau dengan kata lain adalah bekerja di rumah dengan alasan kesehatan. Sehingga pekerjaan tetap berjalan seperti biasa dan kesehatan pekerja dapat terjaga, hal ini juga dapat menjadi pilihan bagi pengusaha.

Menurunnya penghasilan pengusaha semenjak merebaknya wabah virus corona adalah resiko bisnis, yang mana hal tersebut adalah resiko bagi pengusaha sehingga tidaklah patut apabila pekerja harus ikut menanggung kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh Virus Corona. 

Mengingat pada saat pengusaha mendapat keuntungan yang lebih banyak, pekerja juga tidak ikut menerima pembagian keuntungan dari pengusaha  selain apa yang telah ditetapkan sebagai upah yang akan diterima setiap bulannya.

Kepada pekrja/buruh yang saat ini telah di PHK dan tidak terima dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, Ramayani Darwis menyarankan agar dapat menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah dibidang ketenaga kerjaan dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Dinas Tenaga Kerja setempat, sebgaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Pasal 159 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kepada Pekerja yang di PHK Pasca merebaknya virus corona ini, dan apabila pekerja tersebut keberatan atau tidak menerima PHK tersebut, maka pekerja dapat mengajukan keberatan yang dapat diajukan ke Dinas Tenaga Kerja di tempat wilayah kerja pekerja tersebut, dengan prosedur awal yaitu :

Melakukan Bipartit antara Pekerja dan Pengusaha. Apabila dalam proses bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat melanjutkan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja setempat.