Bisakah UU Pornografi Menjerat Arifinto Anggota DPR?

Berita mengejutkan datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pada saat Sidang Paripurna DPR hari Jum'at, 8 April 2011, sedang asik memilih-milih dan menonton video porno yang ditangkap oleh kamera M. Irfan wartawan Media Indonesia.

Kemudian Bpk Tifatul Sembiring seperti diberitakan VIVANews.com mengatakan : "Kalau secara hukum berdasarkan UU ITE, pihak yang bersalah adalah orang yang mendistribusikan atau mentrasmisikan konten porno. Sementara orang yang mengunduh konten terkait tidak."

Ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Bila mengunduh konten porno tidak bersalah, mengapa harus memblokir situs-situs porno? Berdasarkan atas apa pemblokiran situs porno besar-besaran yang digaungkan oleh Bpk Tifatul Sembiring? Bagaimana dengan Undang-undang Pornografi, tidak bisa menjeratnya?

Mari kita baca Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pornografi terkait masalah anggota DPR Arifinto :

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

(Pasal 4 ayat (1) berisi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:a . persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau e. alat kelamin.)

Dalam Pasal 5 sangat jelas dikatakan bahwa "mengunduh pornografi" dilarang. Bila dilihat dari foto yang tertangkap kamera M. Irfan, itu bukan datang dari email (seperti pengakuan Arifinto dalam konfrensi persnya) tapi dari suatu folder, dan kalau memang benar itu berasal dari folder berarti bisa terkena Pasal 6 bahwa dilarang "menyimpan dan memiliki".

Lalu ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Pornografi, yaitu :

Pasal 32

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian Arifinto bisa dijerat dengan UU Pornografi, bukan hanya sanksi karena pelanggaran kode etik, lalu harus mengundurkan diri, dan kasus ditutup.

Yang mengherankan, anggota DPR yang lain tidak memberikan tanggapan apapun terhadap kasus ini. Dan terutama FPI (Front Pembela Islam) yang pada kasus Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada dan juga Ariel Peterpan begitu menggebu-gebu mengharapkan mereka agar dipidana dengan demo-demo yang melelahkan hampir tiap hari dan saat sidang.

Ataukah UU Pornografi ini tidak berlaku bagi pembuat Undang-undangnya?

Sejak rancangan UU Pornografi ini dibuat sudah mengundang banyak kontroversi, namun anggota DPR pada akhirnya tetap meloloskan UU tersebut. Sayangnya kasus Arifinto telah menodai UU Pornografi itu sendiri bila tidak diberlakukan.

Pernyataan Bpk Tifatul Sembiring pun seperti mengajak kita semua, "mari mengunduh konten pornografi, hal tersebut tidak melanggar UU". Lalu pertanyaan selanjutnya : "Kapan blokir situs porno dibuka?"