Dalam hal ini, Jakarta memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakatnya. Selain memperbaiki pengelolaan limbah dan transportasi publik, aturan terkait kegiatan industri yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih aktif terhadap kualitas udara perlu dilakukan. Kesadaran masyarakat juga perlu dibangun menyangkut pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye edukasi yang intensif.
Masih melansir dari laman PPID DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, mengatakan dengan adanya pemberitaan tentang memburuknya kualitas udara pada saat musim kemarau ini, Pemprov Jakarta semakin memperketat upaya-upayanya untuk mengurangi sumber polusi di Jakarta.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mempunyai Pergub No. 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pergub No. 76 tahun 2020 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, dan Instruksi Gubernur No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai upaya pengurangan sumber emisi polusi udara.
Beberapa kebijakan yang diperketat untuk menghadapi menurunnya kualitas udara antara lain adalah meningkatkan kegiatan uji emisi dan pengawasan emisi dari sektor industri, berkoordinasi untuk pengetatan kebijakan ganjil genap di Jakarta serta melakukan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI).Â
Dalam hal ini MABI memiliki peranan penting dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana alam serta perubahan iklim sehingga resiko dan dampak bencana dapat dikurangi.Â
Masyarakat juga dapat lebih siap menghadapinya. MABI melakukan identifikasi resiko dan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyebaran informasi yang relevan.Â
Selain itu, MABI terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung mitigasi bencana. Melalui pemantauan dan evaluasi, MABI juga memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil, serta melakukan riset dan inovasi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan praktik terbaik dalam hal mitigasi bencana alam dan iklim.
Dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, di dalamnya terdapat beberapa aksi strategi, diantaranya adalah memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan,  mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap, memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi, mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki, memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada  cerobong industri aktif, mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi dan merintis  peralihan  ke  energi  terbarukan  dan  mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Solusi penanganan kualitas udara yang buruk tidak hanya mengandalkan program kebijakan dari pemerintah semata. Namun, juga memerlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini bersama-sama.
Masyarakat Jakarta juga harus berperan aktif dalam mengurangi polusi udara dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memilah sampah, dan melakukan tindakan lain yang ramah lingkungan.
Untuk melakukan pengecekan kualitas udara di Jakarta kalian bisa melalui melalui aplikasi JAKISPU atau web lingkunganhidup.jakarta.go.id dan rendahemisi.jakarta.go.id mari bersama kita Jaga Diri, Jaga Lingkungan dan Jaga Jakarta!
