Mengutip sedikit dari laman U.S Department of Transportation, penerapan ERP di Singapura ternyata efektif menurunkan kemacetan di pusat kota sebanyak 24% dan penggunaan transportasi publik meningkat sebanyak 15%.
Selain itu ERP juga membuat kepadatan lalu lintas kota menurun, otomatis produksi karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca pastinya berkurang. “Dengan ERP ini memang kami harus membayar lebih bila menggunakan kendaraan pribadi ke tempat-tempat yang di jam sibuk selalu padat. Tapi itu cukup sebanding dengan yang kita dapatkan. Dengan adanya ERP, kepadatan pun jadi sedikit berkurang dan mobil dapat melaju dengan sedikit lebih kencang,'' kata Henry, seorang warga Singapura.
Contoh lainnya terjadi pada Kota London, Inggris yang juga menerapkan sistem ERP. Sistem tersebut menggunakan konsep Road Charging yang dimulai 17 Februari 2003 oleh Walikota London Kenneth Robert Livingstone pada tahun 2000.
Tarif yang dikenakan sekitar US$ 13,60 – US$ 18,20 yang beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.00. Pemasukan bruto per tahun kota London sebesar US$ 450 juta dan biaya operasional 300 juta USD yang mana hal ini menjadi efektif pada penurunan lalu lintas peak dan off peak sebesar 20%.
Ngomong-ngomong soal ERP nih, Jakarta juga lagi happening banget soal issue bakal diterapkannya ERP di tahun 2023 ini. Tapi sayangnya, kebanyakan masyarakat kita masih heran dan bertanya-tanya kenapa sih harus ada jalan raya berbayar? “bukan jalan tol tapi kenapa harus bayar?” atau “udah bayar pajak tahunan PKB, terus kenapa harus bayar lagi sih?” Pertanyaan-pertanyaan paling banyak seliweran di media sosial maupun di tongkrongan anak jaksel nih Aseeek! yang ternyata secara nggak langsung seolah menyalahkan pemerintah kalau penerapan ERP itu dianggap merampas keleluasaan berkendara di jalan.
Melihat situasi protes masyarakat ini, sepertinya memang diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada semua lapisan masyarakat. Artinya tugas Pemprov DKI Jakarta masih “agak PR” nih karena pasti perlu waktu lama untuk menyosialisasikan sistem ERP agar dapat diterima oleh masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Indonesia seharusnya bisa belajar dari penerapan ERP di sejumlah negara. Karena manfaat dari ERP ini sudah sangat jelas loh! bukan cuma untuk mencari profit semata tetapi untuk benefit secara makro.
Nah tapi nih tapiiii, apakah ERP ini akan menjadi sebuah solusi bagi kemacetan di Jakarta? Sementara seperti yang kita ketahui bersama kalau untuk beralih penggunaan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum itu butuh proses yang puaaaaanjang dan pastinya menuai banyak kritik.
Terlebih lagi melihat dari kapasitas kendaraan umum di Jakarta belum sebanding dengan para pengguna jalannya. Kebayang nggak sih kendaraan pribadi yang udah segini banyaknya aja masih banyak kejadian penumpukan penumpang di KRL maupun Trans Jakarta, gimana kalau semua pengguna jalan beralih ke kendaraan umum ya?
Sedangkan kapasitas atau moda dari transportasi umum ini udah limit banget. Mungkin ini akan jadi concern lanjutan buat Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan layanannya dulu nih baru ke penerapannya.
Harapan soal kebijakan ERP di Jakarta ini menjadi tugas bersama antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang mematuhi supaya tujuan utama dari penerapan ERP ini pun dapat terealisasi dengan baik dan menguntungkan banyak pihak.
