Batam sedikit "istimewa" dibanding kota-kota lain di Indonesia. Dua infrastruktur vital di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura tersebut dikelola oleh swasta. Air bersih dikelola oleh PT Adhya Tirta Batam yang mendapat konsesi pengelolaan selama 25 tahun, sementara listrik dikelola oleh bright.
Saham bright sebenarnya tetap milik PLN --berdasarkan informasi dari website resmi "bright PLN Batam", saham sebanyak 1.119.238.034 dengan nilai Rp1.119.238.034.000 milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sisanya sebanyak satu lembar saham senilai Rp1.000 milikYayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero).
Bedanya dengan kota lain, pengelolaan listrik di Batam sepenuhnya mandiri. Tidak ada sama sekali bantuan dana dari pusat melalui APBN, maupun dana dari daerah melalui APBD. Alhasil, biaya untuk membuat Kota Batam terang benderang sepenuhnya berasal dari pelanggan.
Begitupula dengan pengelolaan air bersih. Tidak ada bantuan dana dari APBN maupun APBD. Agar air tetap bisa mengalir lancar dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke setiap bangunan milik pelanggan, biaya sepenuhnya ditanggung oleh pelanggan. Sama sekali tidak ada bantuan dana dari pemerintah.
Pemerintah melalui BP Batam selama ini hanya membantu menyediakan waduk yang menjadi sumber air yang nantinya diolah sebagai air bersih. Air dari waduk tersebut juga tetap harus dibayar, tidak gratis begitu saja. Ada meteran khusus yang ditempatkan disetiap waduk untuk mengetahui jumlah pasti berapa banyak air yang diambil dari waduk tersebut.
Batam Dibangun Sedikit Berbeda
Batam memang dikembangkan sedikit berbeda. Saat pertama kali dibangun oleh pemerintah pusat, pulau tersebut hanya berupa wilayah yang nyaris kosong. Berdasarkan informasi dari buku yang diterbitkan BP Batam dengan judul "Mengungkap Fakta Pembangunan Batam", pulau seluas 415 km2 tersebut lebih menyerupai hutan belantara.
Tidak ada jalan beraspal, rumah sakit, jaringan air bersih dan aliran listrik yang dikelola secara profesional. Apalagi bandar udara dan pelabuhan internasional. Kalaupun ada beberapa penduduk yang memilih menetap di pulau tersebut, umumnya tinggal di sekitar pesisir pantai.
Setelah pemerintah pusat mulai memberi perhatian khusus, beragam infrastruktur di pulau sebelah selatan dari Malaysia tersebut mulai dibangun, termasuk jalan, bandar udara, pelabuhan, listrik, hingga waduk sebagai sumber air bersih karena sumber air bersih di Batam sangat terbatas.
Sumber listrik di Batam mulai dibangun oleh Pertamina, yang kemudian dilanjutkan oleh Otorita Batam (kini berganti nama menjadi BP Batam). Awalnya Pertamina membangun pembangkit listrik di Sekupang dengan kapasitas 4x560 kVA dan di Batu Ampar dengan kapasitas 6x1.310 kVA. Dua pembangkit listrik tersebut saat itu dapat menghasilkan daya sekitar 7,8 mw.
Saat itu karena energi listrik yang dihasilkan masih sangat terbatas, energi listrik tersebut masih diprioritaskan untuk kegiatan operasional proyek pembangunan Batam dan penerangan di rumah para karyawan Pertamina. Sementara, pelayanan listrik untuk para penduduk sekitar belum menjadi prioritas utama. Alhasil pada saat itu, masyarakat umum terpaksa menggunakan minyak atau diesel pribadi untuk penerangan saat malam hari.