KPS dan B to B untuk PDAM Sehat?

[caption id="attachment_357286" align="aligncenter" width="500" caption="Dok Pribadi/salah satu tempat penolahan air yang dikelola ATB."][/caption]

Beberapa waktu ke depan, peran swasta dalam pengelolaan air bersih sepertinya akan semakin besar. Hal tersebut terlihat dari rencana pemerintah untuk semakin melibatkan perusahaan swasta dalam pengelolaan air bersih di Indonesia. Setidaknya ada dua jenis kerjasama yang disiapkan pemerintah, yakni  KPS – Kerjasama Pemerintah Swasta dan kerjasama Business to Business (B to B).

APA ITU KPS DAN B TO B?

Sesuai dengan kepanjangannya, KPS merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah KPS Air Minum Kabupaten Tangerang. Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang, dengan bentuk kerjasama BOT Penuh (Built Operate Transfer) selama 25 tahun terhitung sejak tahun 2009 (kontrak efektif 4 Oktober 2009) sampai dengan 2035. (Berita selengkapnya dapat dilihat dari link terlampir http://www.bppspam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678&Itemid=53)

Contoh lain adalah kerjasama pengelolaan air bersih di Pulau Batam antara Otorita Batam/BP Batam dengan Adhya Tirta Batam (ATB). Kerjasama tersebut juga berlangsung selama 25 tahun. Hanya saja bentuk kerjasama berupa konsesi tersebut sudah dimulai sejak 1995 dan akan berakhir pada tahun 2020 ini.

Sementara B to B merupakan kerjasama yang dilakukan secara langsung antara PDAM dengan investor tanpa campur tangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hanya saja tentu kerjasama tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kerjasama B to B akan cukup menguntungkan PDAM maupun swasta. Selain birokrasinya yang tidak begitu berbelit bila dibandingkan dengan KPS, juga akan lebih tepat sasaran terkait apa yang akan dikerjasamakan. Hal tersebut dikarenakan kerjasama itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan PDAM, tidak dilakukan secara menyeluruh. Investasi yang ditanamkan swasta dalam kerjasama B to B cukup besar. Hingga 4 Nopember 2014 swasta telah menanamkan investasi sebesar Rp6,1 triliun yang tersebar di 39 proyek. (bppspam.com).

APA  MANFAAT KERJASAMA TERSEBUT?
Pada acara seminar yang diadakan disela Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition  (IIICE) 2014 awal Nopember lalu, terungkap bahwa PDAM Kurang Sehat mencapai 104,  PDAM Sakit mencapai 70, sementara PDAM Sehat baru 176. Itu berarti masih setengah dari PDAM di Indonesia memerlukan pembenahan agar sehat dan dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Melalui KPS dan B to B, pemerintah berharap swasta mampu mengucurkan dana untuk menyehatkan PDAM tersebut. Apalagi banyak investor yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga bersama-sama ingin berkontribusi memajukan perusahaan air sehingga dapat berjalan dengan baik. Kucuran dana dari investor diharapkan dapat membantu pemerintah membenahi PDAM Sakit. Apalagi dana dari pemerintah juga terbatas.

Selain itu, mungkin ada sumbang saran terkait tata kelola PDAM yang baik. Sehingga, tingkat kebocoran air dapat ditekan, cakupan pelayanan dapat meningkat, dll sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas pelayanan air bersih tetap terjaga dan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

APA TIDAK KHAWATIR PDAM DIKUASAI SWASTA?
KPS maupun B to B merupakan proyek pemerintah. Melalui dua kerjasama tersebut pihak swasta hanya ikut berpartisipasi dalam sistem pengelolaan air bersih. Kerjasama tersebut dilakukan secara berjangka, sehingga aset milik publik tersebut, nantinya usai kerjasama usai akan tetap menjadi milik publik, tidak berpindah tangan menjadi milik swasta.

PDAM Sakit dan Kurang Sehat tersebut akan dikelola bersama-sama dengan swasta melalui kerjasama yang sudah ditentukan. Nanti setelah masa kerjasama selesai dan PDAM tersebut (diharapkan) sehat akan dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga, swasta hanya sebagai partner untuk menjadikan PDAM tersebut sehat seperti yang diharapkan.

Saat ini ada 410 PDAM/PAM yang ada di Indonesia.  Namun, pemenuhan kebutuhan air minum sampai saat ini masih rendah. Akses air minum secara nasional baru  55,04 persen, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 52,16 persen dan penduduk pedesaan sebesar 57,87 persen.

Sambungan air bersih melalui PAM dan PDAM di Indonesia juga masih rendah, yakni sekitar 9 juta. Masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Jepang. Ibukota negeri sakura saja, sambungan air bersihnya sudah mencapai 7 juta. Hanya beda 2 juta dengan Indonesia. Padahal mungkin Penduduk Tokyo saja masih kalah banyak dari penduduk pulau Jawa =D.

Semoga rencana pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik. Apalagi masih banyak penduudk Indonesia yang mengharapkan sambungan air bersih yang layak. Namun jangan lupa, jangan sampai hanya giat membangun dam dan menjalin kerjasama dengan swasta untuk menyehatkan PDAM, namun lupa menjaga keberlangsungan air baku yang menjadi sumber air bersih. Regulasi untuk menjaga daerah resapan air jangan lupa juga ditegakan.

Ah semoga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa mengkonsumsi air yang tidak layak minum, yang kandungan logamnya tinggi sehingga membahayakan tubuh. Semoga juga tidak ada lagi masyarakat yang harus rela berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. SEMOGA! Salam Kompasiana! (*)