Inisiatif pertama yang diimplementasikan menyangkut sistem pembayaran melalui standarisasi API (Application Programming Interface). Proses ini mempercepat kerjasama antara bank dengan bank dan antara bank dengan non-bank.
Kedua, BI terus mengakselerasi digitalisasi pembayaran ritel. Inisiatif kedua ini diimplementasikan dengan menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk setiap transaksi antara pedagang dan pembeli. Pada inisiatif ketiga, BI memperkuat infrastruktur pemasaran. Keempat, penggunaan data untuk kepentingan publik akan lebih digalakkan.Â
Dengan data yang optimal, efek perubahan digital dapat dirasakan oleh banyak pihak. Inisiatif kelima dan terakhir adalah reformasi atau penyederhanaan politik (kebijakan). Baru tahun lalu, BI menerbitkan amandemen aturan sistem pembayaran. Penyederhanaan ini akan semakin mempercepat digitalisasi sistem keuangan.
Secara kolektif, kepresidenan G20 merupakan momentum pemulihan yang upayanya harus didukung oleh tulang punggung perekonomian, yakni sistem pembayaran. Â
Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang didukung oleh inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI 2025) merupakan titik balik dalam upaya pemulihan bersama dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sinergi dengan inisiatif fintech dan pelaku keuangan digital lokal diperlukan untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Tiga inisiatif BI pembayaran digital sebagai tindak lanjut BSPI 2025 dengan industri nasional, antara lain QRIS, BI-FAST dan SNAP, menjadi langkah penting untuk memperluas aksesibilitas pembayaran di seluruh masyarakat.Â
Ke depan, BI mencanangkan tiga komitmen untuk mengakselerasi ekonomi digital dan ekosistem keuangan yang terintegrasi. Pertama, reformasi regulasi untuk mempercepat penguatan industri pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Kedua, mengembangkan infrastruktur pembayaran yang penuh interoperabilitas, konektivitas, dan integrasi. Ketiga, pengembangan praktek pemasaran yang aman, efisien dan berimbang.
KEBIJAKAN MONETER
Perry Warjiyo, Direktur Utama Bank Indonesia, mengatakan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) G20 akan menyerukan kebijakan moneter terpadu pada pertemuan kedua di Washington. Inisiatif baru yang sedang dibahas adalah perlunya IMF (International Monetary Found) untuk mengimplementasikan pemahaman bersama tentang kerangka kebijakan terintegrasi.
Diperlukan kebijakan moneter yang terintegrasi, terutama di negara-negara berkembang, agar lebih siap menghadapi percepatan normalisasi kebijakan moneter oleh beberapa bank sentral dan percepatan inflasi akibat perang di Ukraina. Selain itu, kebijakan terpadu tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi global, termasuk mengelola arus modal internal.
