Mohon tunggu...
Cory Vidiati
Cory Vidiati Mohon Tunggu... Dosen - Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Menulis, traveling

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dinamika Penyelesaian Kepailitan Syariah di Indonesia

5 Januari 2023   10:58 Diperbarui: 5 Januari 2023   11:20 548
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dinamika Penyelesaian Kepailitan Syariah di Indonesia

Sudah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  • Perkawinan;
  • Waris;
  • Wasiat;
  • Hibah;
  • Wakaf;
  • Zakat;
  • Infak;
  • Shadaqah;
  • Ekonomi syariah.

Dimana pada Penjelasan Pasal 49 Huruf I yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

  • Bank syariah;
  • Asuransi syariah;
  • Reksadana syariah;
  • Lembaga keuangan mikro syariah;
  • Re-asuransi syariah;
  • Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
  • Sekuritas syariah;
  • Pembiayaan syariah;
  • Pegadaian syariah;
  • Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
  • Bisnis syariah.

Sementara Pada Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Ayat 1 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Ayat 2 bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad

Dan pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

  • Musyawarah;
  • Mediasi perbankan;
  • Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
  • Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Namun berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Angka 1 bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Angka 2 bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Sehingga melalui SEMA No 2 Tahun 2009 ditetapkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Pasal 79 disebutkan pula bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Diantaranya memunculkan pengaturan, berikut:

  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dimana Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:
  • Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
  • Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, bahwa:
  • Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
  • Semula Draft Hukum Acara Ekonomi Syariah;
  • Draf awal PERMA ada satu bab mengatur tentang taflis (kepailitan syariah). Akan tetapi belum berhasil jadi PERMA.
  • Dan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI, ada dua diklat diberikan tentang "taflis"  kepailitan syariah, yakni:

            a) Diklat sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;

            b) Diklat Fungsional akad syariah.

Dengan dasar hukum tersebut pengadilan agama mampu menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Beberapa sengketa ekonomi terbanyak yang ditangani adalah mengenai:

  • Murabahah;
  • Mudharabah;
  • perlawanan eksekusi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun