Dinamika Penyelesaian Kepailitan Syariah di Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Pasal 79 disebutkan pula bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Diantaranya memunculkan pengaturan, berikut:

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dimana Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:
• Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
• Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, bahwa:
• Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
• Semula Draft Hukum Acara Ekonomi Syariah;
• Draf awal PERMA ada satu bab mengatur tentang taflis (kepailitan syariah). Akan tetapi belum berhasil jadi PERMA.
• Dan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI, ada dua diklat diberikan tentang "taflis"  kepailitan syariah, yakni:

            a) Diklat sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;

            b) Diklat Fungsional akad syariah.

Dengan dasar hukum tersebut pengadilan agama mampu menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Beberapa sengketa ekonomi terbanyak yang ditangani adalah mengenai:

• Murabahah;
• Mudharabah;
• perlawanan eksekusi.