Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Produsen Makanan di Indonesia (Studi Kasus Impor Samyang Asal Korea Selatan)

PENDAHULUAN

Menurut Maksum (2020) Etika menjadikan sesorang berpikir dan bertindak bijaksana, sedangkan hukum bertujuan mengatur tindakan dan hubungan masyarakat. Hukum dan etika bisnis menjadi 2 hal yang berkaiatan erat, hukum memiliki sasaran masyarkat yang memilik ikatan sosial, sedangkan etika berkaitan dengan manusia dan hati nuraninya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis mulai dari perizinan usaha (bentuk badan usaha), keamanan produk, kegiatan jual beli, ketenagakerjaan, biaya usaha, kredit, hak kekayaan intelektual, hingga asuransi. Penegakan hukum bisnis sangatlah penting untuk menjamin hak-hak konsumen, pelaku usaha dan mitra terkait jalannya suatu usaha. Tujuan adanya hukum bisnis secara jelasnya yaitu berfungsi untuk keamanan mekanisme pasar agar berjalan lancar, melindungi usaha, sebagai perlindungan terhadap semua pelaku bisnis dan konsumen.

Menurut Syafrida (2020) Pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar terhadap kerusakan produk atau kerugian konsumen , apabila terjadi pelanggaran maka bisa dikenakan sanksi teguran, hingga sanksi pidana. Adanya aturan yang jelas yang tercantum pada undang-undang perdagangan menjadikan pelaku usaha maupun konsumen lebih memahami hak-hak dan kewajibannya sehingga pelaksanaan kegiatan usaha sesuai alur kebijakan yang ada dan menjamin kenyamanan semua pihak. Produk yang beredar luas di masyarakat harus memiliki izin edar resmi dari pemerintah. Izin edar suatu produk pangan kemasan meberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha izin edar sebagai bentuk legalitas produknya sehingga bisa memperoleh kepercayaan dari konsumen. Hal yersebut bisa menumbuhkan tanggungjawab bagi pelaku usaha untuk berdaya saing secara sehat sesuai mutu dan keamanan produk yang ditawarkan.  Adapun manfaat bagi konsumen yaitu dapat terlindungi dari cemaran bahan berbahaya dan terhindar dari kerugian lain berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan atau label produk. 

Konsumen memilik hak kenyamana, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk melalui informasi yang jelas serta memeperoleh ruang untuk aspiras dan keluhan terhadap suatu produk, termasuk mendapatkan kepastian halal produk. Produsen aau pelaku usaha harus jujur dalam meberikan informasi prduknya dengan jaminana mutu dan kemanana pangan, serta memberi kompensasi akibat kerugian yang dialami konsumen. Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran produk yang aman bagi onsumen diantaranya yaitu BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminana Produk Halal (Nurcahyo, 2018). Pembahasan ini terkait dengan studi kasus produk mie instan samyang asal Korea Selatan yang diedarkan di Indonesia yang mana masih belum memiliki kejelasan kandungan bahan dan sertifikasi label MUI, hal ini sangat merugikan konsumen khsuusnya kosnumen muslim.

 

 

PEMBAHASAN

Menurut Mayani (2018), Pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penjualan atau distribusi produk pangan impor yang dipasarkan di Indonesia seringkali melakukan pelanggaran dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia karena beberpaa faktor seperti banyaknya permintaan konsumen terhadap produk tersebut, serta menghindari pengeluaran biaya untuk pengurusan izin sertifikasi BPOM dan halal, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha yang rendah terkait hak dan kewajibannya. Hal ini juga diperparah dengan minimnya pengawasan dari pemerintah. Mekanisme label BPOM dan halal sangatlah berbeda, produk makanan yang lolos BPOM dan sudah memiliki izin edar dipasaran karena sudah memenuhi standar keamanan pangan. Namun produk tersebut belum memenuhi syarat halal MUI bagi konsumen muslim, karena berpotensi mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh syariat islam seperti babi dan alkohol. Hal tersebut berlaku bagi produk yang diproduksi dalam negeri maupun produk impor yang didistribusikan di Indonesia.

Jaminan produk impor yang masuk, beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal tertuang pada pasal 4 UU No 33 tahun 2014, kemudian diperkuat lagi pada pasal 10 ayat 1 PP No 69 tahun 2016 tentang yang menjelaskan bahwa setiap produsen atau distributor pangan yang memasarkan produk pangan di Indonesia dengan jaminan halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal pada Label. Pelaku usaha yang melanggar hukum dengan tidak memasrakan produk yang tersertifikasi halal dengan logo halal MUI dikenakan sansi teguran, denda, penghentian peredaran, hingga penarikan produk sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Konsumen memilik hak untuk memperoleh dangan jaminan keamanan pangan dan informasi mengenai kehalalan suatu produk. Selain dukungan dari lembaga terkait dalam menteapkan kebijakann pencantuman informasi kehalan produk, konsumen juga harus bijak dalam memilih produk impor , jika suatu produk tidak tercantum produk halal dengan jelas maka sangat disarankan konsumen untuk tidak mengkonsumsinya (Filza, 2019).

Produk impor dengan kasus sertifikasi label halal MUI salah satunya adalah produk asal Korea Selatan yakni mie instan dengan merk Samyang. Menurut Mandala dan Bagiastra (2020) Mie instan asal Korea Selatan termasuk merk Samyang memiliki kandungan minyak babi namun produsen maupun distributor tidak meberikan kejelasan informasi pada produk. Peredaran mie samyang sudah merambah banyak di pasaran Indonesia, peredaran mie samyang di Indonesia harus memenuhi persyaratan halal MUI dan izin edar BPOM untuk memastikan keamanan konsumen khususnya konsumen muslim dengan informasi yang jelas. Lembaga BPOM dan MUI merupakan lembaga yang penting dalam pengawasan peredaran produk samyang di Indonesia, namun dalam hal ini pihak BPOM tidak berkoordinasi dengan LPPOM MUI.