Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Ini Dia Para Peraih Penghargaan Kompasiana Awards 2024!
Kompasianival Kali Ini (2024), Memang Agak Laen
Dari Buku Bekas Ke Kompasiana Awards 2024
Celingak-celinguk di Kompasianival, Untung Ada KOMiK
Kompasianival 2024 Ramai antar Generasi dari Pagi hingga Malam
Kompasianival 2024 Menambah Ilmu dan Menyisakan Haru
Kamu pasti suka!
Adhyasta Ananta
Adhyasta Ananta Mohon Tunggu... Freelancer - Habis Gelap Terbitlah Terang

Penikmat Senja

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Rekap Ulang Jatim XI Setelah Penetapan, KPU Langgar UU Pemilu?

10 Juli 2019   15:56 Diperbarui: 10 Juli 2019   16:03 107
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
dokpri
dokpri
dokpri
dokpri
dokpri

DA1 yang baru ini menjadi masalah serius karena patut dicurigai penuh manipulasi dan menghilangkan suara caleg lain. KPU sebagai penyelenggara dan Farid sebagai caleg yang diuntungkan bisa dan terancam pidana pemilu, jika dikemudian hari terbukti melakukan manipulasi.

Ini bukti nya:

1. Kecamatan Larangan

dokpri
dokpri
2. Kecamatan Proppo

dokpri
dokpri
Selain itu kesigapan KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu di Jatim XI ini juga terasa aneh. Ada sekitar 60 rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI terkait pelanggaran administrasi tetapi KPU hanya mengambil beberapa kasus untuk dikerjakan. Inilah yang perlu ditelurusi apakah KPU sedang melanggar UU pemilu atau bekerja secara profesional?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

kpu

bawaslu

nasdem

mahkamahpartai

mahkamahkonstitusi

politik

hukum
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.