Good Governance: Analisis Implementasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah

Penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memang belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam rangka implementasi prinsip-prinsip tersebut. Beberapa kekurangan tersebut adalah :

• Belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan
• Tingginya tingkat keberagaman masalah dalam mencari keputusan akhir atau pernyelesaianya
• Tren penyalahgunaan pelanggaran wewenang dan praktik KKN maupun manajemen kontrol pengendalian kinerja masih lemah
• Tuntutan yang semakin tinggi seiring tingginya partisipasi masyarakat yang tentunya menimbulkan beberapa gap 
• Belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di daerah sehingga menyababkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan terkait
• Banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan good governance tidak diiringin oleh peningkatan kualitas aturan itu sendiri dan lebih jauh lagi sering menimbulkan tumpang tindih antar aturan yang ada

Solusi atas Kekurangan/Kelemahan  dalam Implementasi Good Governance

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut maka dapat dilakukan beberapa upaya solutif untuk mengatasinya, yaitu :

• Penerapan manajemen pengawasan untuk memperluas jangkauan control pada tiap komponen untuk menghindari praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme sehingga prinsip good governance dapat diimplementasikan optimal
• Memperbaiki citra dan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam setiap kebijakan pemerintah harus selalu berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih akuntabilitas, transparansi, dan keadilan agar pinsip good governance dapat kita rasakan dan dapat terwujud.
• Optimalisasi reformasi pemerintahan (institusioal reform) dengan memahami permasalahan melalui strategi kontekstual berbasis permasalahan dan pembelajaran sehingga terwujud reformasi yang memang mampu menjawab permasalahan dalam tata kelola pemerintahan sehingga mampu mewujudkan good governance
• Kebijakan untuk mewujudkan good governance perlu di laksanakan berdasarkan pada strategi yang berbasis pada kondisi faktual atau yang sesuai dengan faktor kontekstual di Indonesia, sehingga dalam menghasilkan suatu kebijakan yang akan dielaborasi ke dalam program-program reformasi pemerintahan telah disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Indonesia dan juga telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Pendekatan solutif ini mampu menjadi solusi atas belum maksimalnya implementasi prinsip good governance di Indonesia. Dengan solusi ini akan mampu diwujudkan kebijakan yang tepat untuk kemudian diintegrasikan pelaksanaannya dengan metode penerapan prinsip-prinsip pada good governance.