Melawan Bangsa Sendiri

Apakah kita pernah berpikir, bahwa tanpa adanya persatuan Indonesia tidak ada apa-apanya?

Muhammad Hatta pernah berkata, tanpa persatuan, Indonesia hanyalah sebuah nama dan seuntaian pulau dalam peta." 

Sudah 78 tahun Indonesia bersatu, tapi sudahkah kita menggenapi persatuan itu?

Indonesia terbungkus dengan berbagai keberagaman. Baik bahasa, suku, agama, ras, budaya yang menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman ini mencerminkan pluralitas dan toleransi Indonesia yang tinggi sehingga perlu dilestarikan.

Walaupun terdapat banyak perbedaan, kita bisa tetap hidup secara berdampingan dengan harmonis karena adanya persatuan dan kesatuan diantara kita. Persatuan Indonesia dapat kita rasakan pada saat ini tidak lain karena perjuangan pemuda Indonesia di masa lampau.

Perjalanan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan tidaklah mudah. Ribuan tumpah darah yang sudah terhumpas, hak yang dirampas, dan harapan yang harus kandas. Demi meraih satu tujuan bersama, kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Tetapi, keberagaman ini bagaikan pisau bermata dua, yang bisa menumpaskan lawan, atau bisa menghancurkan bangsa kita sendiri. Pilihannya ada di tangan kita. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman integrasi yang benar agar persatuan tetap dapat terjalankan.

Dikutip dalam KBBI, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Dalam konteks negara, maka integrasi nasional adalah upaya mempersatukan perbedaan dalam suatu negara hingga tercapainya keselarasan nasional.

Namun, dalam proses penggabungan tersebut, banyak permasalahan yang harus Indonesia hadapi. Seperti konflik dan kekerasan yang dapat berujung pada perpecahan atau gerakan separatis.

Perjalanan Gerakan Separatis di Indonesia

Gerakan separatis adalah gerakan dimana suatu golongan memutuskan untuk memisahkan diri dan membangun Negara sendiri. Umumnya, gerakan itu dilandasi dari rasa ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dialami oleh golongan tersebut.

Contoh dari gerakan separatis selama masa pergerakan Indonesia meliputi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), PKI Madiun, DI/TII, dan lain sebagainya. Seluruh aksi ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Pertama, Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat Aceh dan Maluku terhadap pemerintah pusat. Saat itu, pemerintah kurang memperhatikan daerah Timur dan hanya memfokuskan pembangunan serta fasilitas pada daerah Jawa. Akibatnya, masyarakat yang merasa tidak dihargai memutuskan untuk memecahkan diri.

Kemudian, ada pemberontakan PKI Madiun yang bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Gerakan ini diketuai oleh mantan Perdana Menteri Indonesia yakni Amir Syarifuddin. Sayangnya, setelah diturunkan dari jabatan akibat menandatangi perjanjian Renville, ia memutuskan untuk menjadi pemimpin organisasi bersayap kiri dan berpaham komunis.

Terakhir, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau yang lebih sering dikenal DI/TII merupakan konflik politik pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.

Gerakan ini awal bermula di Jawa Barat dikarenakan ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap hasil perjanjian Renville. Menurutnya, perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena walaupun sudah merdeka, Indonesia masih dihantui oleh kehadiran Belanda.

Selain itu, 8 provinsi wilayah Indonesia yang ditetapkan dalam sidang PPKI harus diserahkan, menyisakan Banten, Sulawesi, dan Sumatra Barat.

Seiring berjalannya waktu, pemberontakan mulai menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Dalam penyelesaian kasus gerakan separatis, banyak diantaranya yang diselesaikan dengan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan para pemimpin golongan tersebut. Pemerintah juga memberikan otonomi khusus terhadap daerah-daerah yang mengalami kejadian itu. Namun, tidak sedikit pula yang harus diselesaikan dengan secara paksa.

Upaya Peningkatan dan Pemeliharaan Persatuan Kesatuan

Walaupun kini pemberontakan seperti kasus di atas sudah jarang terjadi, kita masih harus mengantisipasi dan juga membekali diri. Selain itu, Pemerintah pun harus turut berpartisipasi dan berupaya agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Caranya, Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pembangunan, fasilitas dan akses umum, serta hak dan kewajiban seluruh warga negara dijalankan dengan merata untuk menunjang kemakmuran seluruh rakyat.

Pembangunan meliputi infrastruktur, pendidikan, akses kesehatan, jalan, transportasi, komunikasi, pengelolaan sampah, kelistrikan, dan lain sebagainya.

Proses pemerataan ini juga dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan bahwa peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, namun juga di seluruh daerah tanpa terkecuali.

Sebagai masyarakat, ada beberapa hal guna mencegah ancaman perpecahan di masa kini. Pertama, kita harus menghargai dan menghormati keberagaman di Indonesia. Kita harus memahami bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau rendah derajatnya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis.

Kemudian, kita harus menjaga tutur kata maupun perbuatan yang dapat bersifat provokatif yang justru memicu perpecahan. Selain itu, penting untuk mengamalkan dan mengukuhkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir sebagai pelajar, baiknya kita juga berperan aktif dalam mempererat hubungan sosial dengan sesama. Saling tolong-menolong, bergotong royong tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kita juga dapat mengikuti kegiatan sosial yang terdiri atas kegiatan sosial yang beragam untuk mengukuhkan persatuan kesatuan.

Sebagai sesama rakyat Indonesia kita adalah kawan, bukan lawan.

Marilah kita mengedepankan toleransi, rasa menghargai, dan mewujudkan integrasi!