b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan"
Sebelumnya, UU ini menetapkan kontrak kerja PKWT maksimal 3 tahun, setelah itu karyawan harus diangkat menjadi karyawan tetap. Namun kontrak kerja ini dihapus di dalam Omnibus Law. Dengan dihapusnya kontrak kerja ini, perusahaan dapat memberikan perlakuan dan perlindungan yang tidak memuaskan termasuk 12 hari libur tahunan, masalah pensiun, dan pesangon pada karyawan dibawah satu tahun.
Dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan mengenai jangka waktu maksimal lembur dari 3 jam per hari dan maksimal 14 jam.
Di dalam rancangan Omnibus Law UU Cipta Kerja mengenai ketagakerjaan pasal 15A ayat (1) mengatakan:
"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena:
a. Perusahaan melakukan pengambilalihan, peleburan, pemisahan perusahaan, atau penggabungan;
b. Perusahaan melakukan efisiensi; 20
Masalahnya bisa berakhir dengan pengurangan 25 dari 100 karyawan jika karyawan ini melanggar aturan dalam kontrak kerja. Karyawan dapat dipecat atau dikenakan tindakan disipliner (PHK). Jika karyawan melanggar aturan tidak akan langsung sanksi PHK, hal ini terjadi sebelum Omnibus Law disahkan. Di bawah Omnibus Law, perusahaan dapat memecat karyawan yang melanggar aturan tanpa terlebih dahulu melalui seleksi pelanggaran besar atau kecil.
Pasal untuk pesangon tertuang di pasal 156 dalam Omnibus Law. Lalu di pasal 157 UU Ciptaker Pasal 157 ayat (4) tertulis sebagai berikut:
