Komunikasi Politik Verbal dan Nonverbal Menyambut Pemilihan Kepala Daerah

"Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang"

-Will Rogers
 
Pada tahun 2004, Indonesia berhasil melakukan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Terpancar kiranya semangat dalam memilih pemimpin secara langsung, baik di tingkat pusat maupun daerah. Walau pada kenayataannya pemilihan langsung dalam menentukan pemimpin bukanlah suatu hal yang baru. Bercermin dari keberhasilan pemilihan presiden langsung pada 2004, rakyat Indonesia pada akhirnya dituntut untuk melangkah pada pemilihan-pemilihan langsung lainnya di berbagai daerah. Sebagaimana hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota harus dilakukan melalui pemilihan langsung.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pilkada yang notabene merupakan cerminan suara rakyat menjadi salah satu penentu bagi keberlangsungan daerah-daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menentukan nasib dan tujuan masing-masing wilayah. Tentu terdapat banyak partai politik berkompetisi dengan ketatnya dalam menggaet suara pemilih untuk memperebutkan kursi.

Baca juga: Pilkada Inklusif : Hak-hak Politik Difabel

Dalam waktu dekat ini, kita akan kembali di hadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Strategi politik sedang di persiapkan untuk memenangkan para kandidat dari masing-masing partai politik. Strategi komunikasi politik akan sangat di perlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan ini. Strategi komunikasi politik juga akan mempengaruhi keberhasilan perolehan suara. Menurut Arifin, terdapat beberapa bentuk komunikasi politik oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politik nya yaitu, retorika, agitasipolitik, propaganda, Public Relation (PR) Politik, kampnye politik, lobi politik, serta melalui media massa. Hal ini akan berdampak pada tujuannya untuk citra politik, pendapat umum, partisipasi politik, sosialisasi politik, Pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Pada tulisan ini akan membahas komunikasi politik, dimana  komunikasi politik terbagi menjadi dua bagian yaitu komunikasi politik nonverbal dan verbal yang keduanya memiliki pengaruh lebih besar.
 
Pakaian Politik (komunikasi politik nonverbal)
Komunikasi politik yang dilakukan secara nonverbal untuk menampilkan citra positif di kalangan masyarakat salah satunya adalah pakaian politik. Pakaian yang merupakan bagian dari strategi kampanye menunjukkan kekhasan masing-masing para kandidat. Dalam konteks teori dramaturgis, penampilan para calon di depan publik merupakan peran mereka dipanggung depan (front stage) sehingga secara teoritis mereka akan memberikan suguhan penampilan yang dapat memberikan makna positif dam melahirkan pencitraan yang baik dimata publik. Pakaian merupakan salah satu betuk komunikasi politik nonverbal artifaktual. Mengingat kembali pada strategi komunikasi politik Jokowi 2014 memilih pakaian sebagai salah satu strategi komunikasi politik mereka. Dengan kemeja kotak-kotaknya, Jokowi terkesan lebih familiar, akrab, dengan wong cilik, sederhana, mengayomi dan lainnya.

Komunikasi politik lewat pakaian merupakan praktik untuk menyampaikan pesan politik. Dalam bentuk komunikasi ini bisa menjadi wujud ekspresi politik yang lebih luas dan bisa dimanfaatkan dalam menarik perhatian, menyebarkan pesan dan membentuk opini publik, dan orang-orang biasanya sering kali membuat penilaian berdasarkan penampilan fisik, termasuk pilihan pakaian seseorang. Oleh karena itu, wajar saja beberapa kandidat memilih pakaian sebagai salah satu strategi komunikasi politik mereka.

 
Debat Publik (komunikasi politik verbal)
Baru-baru saja kita di suguhkan dengan debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024, penayangan debat di televisi tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat pemilih. Di Indonesia sendiri, hal ini dilakukan sebagai langkah awal pemenuhan hajat demokrasi yang menyita perhatian publik. Dalam konteks ini tiap-tiap calon akan melihat kelebihan sekaligus kelemahan visi, misi, dan program kerja yang disampaikan masing-masing calon. Dalam hal ini rakyat pemilih dapat memberikan penilaian sekaligus mendapat referensi yang memadai untuk menentukan pilihan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama diselenggarakannya debat, yakni dapat mempengaruhi, bahkan mengubah swing voter (orang yang belum menentukan siapa calon yang akan dipilih).

Proses debat juga merupakan suatu komunikasi politik yang diterapkan di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari impor ideologi demokrasi yang berasal dari Amerika yang dijadikan sebagai bagian dari fase seremonial di Indononesia. Sebagai prosesi komunikasi, indikator debat yang akan diperhatikan oleh para pemilih atau khalayak salah satunya wacana atau isu para masing-masing calon. Wacana yang akan di bangun akan memberi kesan pada kemampuan kandidat atau calon dalam menangani persoalan substansif yang dijanjikan. Pada debat kandidat akhirnya kita mengetahui rekam jejak masing-masing kandidat. Yang harus diperdalam adalah mengenai pandangan-pandangan mereka mengenai persoalan bangsa, tidak hanya sebatas saling hantam masalalu dan memperindah janji-janji manis untuk sebuah suara.

 
Salah satu hal yang menjadi perhatian banyak selama pelaksanaan pesta demokrasi adalah komunikasi politik. Komunikasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah harapannya juga bisa dilaksanakan seperti pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden). Sebagai pemimpin daerah harusnya juga bisa memiliki kualitas yang sama dengan pemimpin pusat. Dalam pengaplikasiannya saja yang mungkin berbeda cakupan. Secara personal harusnya kepribadian, karakter dan proses memperkenalkan masing-masing kandidat bisa seperti pemilu. Perlu juga kiranya ada debat Pilkada di masing-masing daerah yang tidak perlu di tayangkan di televisi namun bisa di upload di youtobe yang bisa di akses khalayak orang. 

Komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan keberadaan ruang public (public sphere). Komunikasi politik hadir untuk membentuk sekaligus sebagai jawaban atas kondisi yang terjadi diruang publik. Dalam waktu yang singkat dan cepat ruang publik dibanjiri dan sesak dengan pesan-pesan politik yang menggiring serta membentuk opini publik. Tentunya tujuan akhir dari komunikasi politik adalah memperbesar peluang keterpilihan kandidat politik yang sedang berkontensasi.

Realitas komunikasi politik Indonesia sangatlah kaya warna. Banyak isu, dinamika politik seputar pertarungan electoral, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan partai politik di media massa dan media sosial serta sejumlah realitas politik lainnya yang penting untuk di dokumentasikan untuk menjadi bahan analisis, serta gambaran peristiwa yang kerap berulang. Sehingga kita bisa memiliki bahan belajar yang kaya dari setiap peristiwa yang pernah terjadi untuk mengantisipasi peristiwa yang sama di kemudian hari.

Upaya mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, mengingat respon khalayak berbeda-beda dan sudah mulai tidak tertarik lagi untuk menjadi partisipan. Pengaturan pesan dalam komunikasi politik yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara mendasar akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. 

Pada akhirnya dalam menentukan pilihan politik tentu harus teliti dan bijak, karena pada akhirnya masa depan negara akan dibawah nahkoda kandidat terpilih. Jangan mudah terpengaruh janji-janji yang tidak masuk akal, semua program yang akan dicanangkan kandidat terpilih pada akhirnya bersumber dari uang rakyat yang memberi kepercayaan kepada para elite politik dalam mengelolanya demi kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia. Mengingat pesan Franz Magnis Suseno SJ bahwa pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Mungkin sama halnya dalam pemilihan kepala daerah.
 
 
Referensi:
Heryanto, Gun Gun. Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer. Yogyakarta :
IRCiSoD, 2020.
Hikmat, Mahi M. Komunikasi Politik Dalam Pilkada Langsung (Teori dan Praktik Edisi
Revisi). Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2019.
Nimmo, D. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung : Remadja Karya Cipta, 2005.