Kelangkaan Minyak Membuat Warga Resah

Pandemi Covid-19 nyatanya berdampak besar ke semua sector. Perubahan perilaku, demi meneka laju penulatan virus corona, juga berdampak pada produksi minyak.

Akhir-akhir ini Indonesia di buat gencar dengan kelangkaan Minyak Goreng yang membuat warga terutama kaum ibu-ibu merasa resah lantaran merasa kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang mana tak bisa terlepas dari aktivitas memasak yang tentunya membutuhkan minyak sebagai alternative untuk menggoreng.

Dikutip dari Bisnis.com menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai masalah minyak goreng langka bukan akibat minimnya pasokan melainkan masalah distribusi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir soal stok minyak goreng, karena pasokan sangat cukup.

Rantai distribusi minyak goreng terasa belum berjalan normal sehingga banyak yang memanfaatkan isu kelangkaan. Oke menyatakan bahwa Kemendag tengah menyiapkan perusahaan yang akan membantu mengelola minyak pemerintah.

"Pasokan sudah sangat cukup bahkan kita gandakan tapi di rantai distribusi belum berjalan normal, dan cenderung banyak yang memanfaatkan isu kelangkaan, sehingga harga eceran tertinggi atau HET ada yang belum dipatuhi," ujar Oke, Senin (28/2/2022).

Keluhan tak hanya dikeluhkan oleh para kaum ibu-ibu tetapi begitupun para pedagang yang mengeluh akan minyak tidak tersedia. Menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), banyak pedagang pasar yang memiliki stok, namun stok lama. Pedagang pun tak berani jual karena selisih harga yang cukup banyak.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan, pemerintah harus dapat membanjiri pasar dengan minyak, agar harga dapat stabil.

 "Barangnya gak ada, sementara kami dari ikappi sedang melakukan komunikasi dengan stakeholders untuk mendistribusikan langsung minyak goreng, agar dari pabrik kita bisa langsung supply ke pasar. Paling tidak banjir dulu di pasar, untuk harga pemerintah yang ngatur," kata Reynaldi, Senin (28/2/2022).

Merasa kebingungan mengatasi hal tersebut, akhirnya masyarakat berlari kepada minyak curah. Namun siapa sangka, kelangkaan minyak tersebut tak hanya sampai bminyak yang sudah dijami kualitasnya. Hingga minyak curah yang sudah lama diberhentikanpun ikut langka bahkan tak jarangyang menemukan dengan harga yang tinggi.

Seperti yang telah dipaparkan oleh seorang karyawan dari agen minyak curah di kota semarang yang memberi isyarat bagi pembeli dengan menggunakan KTP. Hal ini digunakan untuk menghindari warga yang membuat cadangan minyak dirumahnya supaya warga yang lain turut mendapatkan bagian.

"Kita juga membatasi pembelian minyak curah oleh pelanggan," jelas Marga (39), salah satu karyawan agen minyak curah di Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (28/3/2022).

Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang membeludak. Beberapa hari terakhir, dia sering kewalahan saat melayani pembeli.

"Ya sudah berhari-hari itu harus antre cukup panjang," katanya.

Dalam sehari, dia menyiapkan minyak goreng curah sebanyak 18 ton untuk masyarakat kota Semarang. Untuk harganya Rp 15.500 per kilogram.

"Saking banyaknya pembeli, saya harus membatasi masyarakat untuk membeli minyak goreng," ujarnya.

Minyak goreng kemasan sendiri sejatinya sudah melimpah, namun harganya melambung tinggi mencapai Rp 25.000 per liter setelah aturan HET dicabut.

Antrean mendapatkan minyak goreng masih jadi pemandangan yang biasa dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, bedanya kini para ibu mengantre minyak goreng curah yang disubsidi seharga Rp 14.000 per liter.

 Seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Dikutip dari Kompas TV, mahalnya harga minyak goreng kemasan membuat warga menyerbu minyak goreng curah

Ratusan massa dari sopir dan mahasiswa melakukan aksi demo di gerbang menuju kantor Pertamina terkait kelangkaan solar.(KOMPAS.COM/Ahmad Riyadi

Disisi lain selain langkanya minyak goreng ternyata minyak solarpun mengalami kelangkaan. Di berbagai daerah, bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kini mulai susah ditemukan. Antrean panjang berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar kini jadi pemandangan yang lazim (solar langka).

 

Sulitnya mencari solar sendiri, sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa pekan.  Untuk mendapatkan solar, para supir bahkan harus berkeliling kota, mencari SPBU yang masih memiliki stok. Para sopir terpaksa antre.

 

Akibat dari kelangkaan tersebut membuat pekerjaan sopir menjadi terhambat.

 

ada 2022, BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo untuk menyalurkan 15,1 juta kiloliter minyak solar. Penetapan kuota itu telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.

 

Apabila terjadi peningkatan kebutuhan atau gangguan distribusi di suatu daerah, maka Pertamina Patra Niaga dan AKR Corporindo dapat melakukan penyesuaian kuota antar penyalur di daerah yang sama sepanjang tidak mempengaruhi jumlah total kuota daerah tersebut.

 

Dalam perubahan kuota suatu daerah, Pertamina wajib melaporkan kepada BPH Migas paling lambat satu bulan setelah perubahan agar penyaluran tepat sasaran, sehingga kuota Jenis BBM Tertentu bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

 

Jika dikatakan solar langka, besar kemungkinan akan terjadinya kenaikan harga bahan pokok. Pasalnya berbagai bahan pokok banyak yang tidak tersampaikan dikarenakan jasa pengirim tidak bisa melaksanakan tugasnya karena tidak ada solar.

 

Dikutip dari CNN Indonesia Menurut Ketua Umum ALI Mahendra Rianto, kelangkaan solar menyebabkan antrean pembelian di SPBU yang memakan waktu lama. Hal tersebut membuat distribusi barang oleh kendaraan logistik terlambat.

 

Dengan terlambatnya distribusi barang, Mahendra memprediksi dapat menyebabkan kelangkaan di pasar. Apalagi memasuki bulan Ramadhan yang mana selain bahan pokok biasanya naik, maka kenaikan ini akan menjadi dua kali lipat karena kelangkaan BBM Solar tersebut.

 

Dikutip dari KONTAN.CO.IDDirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menduga, kelangkaan solar terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar, seperti perusahaan tambang dan sawit.

 

 Ia mengungkapkan dugaan tersebut nampak dari meningkatkan penjualan solar hingga mencakup 93 persen, sementara penjualan solar non-subsidi atau Dex Series menurun menjadi hanya 7 persen.

 

"Ini yang harus kita lihat, apakah betul ini untuk industri logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar? Antrean-antrean yang kita lihat ini, kelihatannya justru dari industri-industri besar seperti sawit, tambang. Ini yang harus ditertibkan," ungkap Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).

 

Dia menjelaskan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, ada ketentuan terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi.

 

Adapun dalam beleid itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi.

 

"Jadi itu sebanyak 93 persen, termasuk (industri tambang dan sawit), harusnya tidak meng-cover tambang dan sawait. Ini yang kami duga," katanya.

 

Nicke mengatakan, hingga saat ini Pertamina terus mendistribusikan solar subsidi guna mengurai antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Bahkan, penyaluran per Februari 2022 sudah melebihi kuota sekitar 10 persen, dari yang seharusnya 2,27 juta kilo liter (KL) menjadi 2,49 juta KL.

 

"Kami memahami bahwa sekarang industri tumbuh, maka kita tetap suplai, walaupun sekarang sudah over kuota, per bulan kan ada kuota. Tapi sudah over 10 persen sampai dengan Februari," imbuhnya.