1. Minimnya layanan kesehatan dapat dianggap melanggar HAM, khususnya hak atas kesehatan yang dijamin Pasal 4 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Etika kesehatan juga menyoroti pentingnya non-diskriminasi, aksesibilitas, dan penerimaan layanan sesuai konteks budaya masyarakat adat. Â
2. Meningkatnya Angka Kematian dan PenyakitTingginya angka kematian ibu, bayi, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan HIV/AIDS di Papua. Jika hal ini sampai terjadi, maka sudah dipastikan mencerminkan ketidakadilan dalam sistem kesehatan nasional. Keadaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas kesehatan yang layak. Dalam hal ini, pemerintah melanggar Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia terkhusus bagian hak atas kesehatan dan Pasal 4 (1) UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang hak kesehatan setiap orang.
3. Potensi pengelolaan anggaran, fasilitas, dan perhatian pemerintah yang tidak maksimal mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip pemerataan dalam pemenuhan HAM yang terbukti dalam masalah pada poin sistem rujukan dan juga manajemen tata kelola pelayanan kesehatan. Kurangnya perhatian ini semakin memperburuk kondisi layanan kesehatan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah berpotensi melanggar Pasal 6 (1) dan Pasal 10 (1) UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Solusi Berbasis HAM
Pendekatan berbasis HAM diperlukan untuk memperbaiki akses layanan kesehatan di Papua, dengan langkah-langkah:Â Â
1. Penyusunan Kebijakan: Integrasi prinsip HAM dalam kebijakan kesehatan nasional. Â
2. Monitoring dan Evaluasi: Transparansi dalam implementasi layanan kesehatan. Â
3. Peningkatan Kesadaran: Edukasi masyarakat tentang hak kesehatan mereka. Â
4. Kolaborasi Multisektoral: Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Â
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kondisi layanan kesehatan di Papua membutuhkan perhatian serius. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, tenaga medis, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kolaborasi dengan masyarakat adat dan organisasi sipil sangat penting untuk memastikan hak kesehatan masyarakat Papua terpenuhi secara adil dan merata.
