Mewujudkan Kepemimpinan Birokrasi Rakyat

Citra Maulida - Lombok Timur - Indonesia sebagai bagian dari lingkungan global tentunya tak dapat lepas dari segala perubahan dan perkembangan yang terus terjadi setiap saat. Arus deras globalisasi akan terus mewarnai dinamika relasi antar bangsa, yang tentunya akan membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara baik pada tatanan ekonomi politik dan sosial dan budaya.

Lingkungan geostrategis  global yang bergerak begitu dinamis, menuntut Indonesia dan rakyatnya untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, kompleksitas, dan kejutan. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi, melalui transformasi mind set dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya  dynamic governance dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat.

Dr.Drs.H.Musa Shofiandy, SH,MH. Dalam bukunya yang ditulis pada tanggal 07, 07, 2021 yang berjudul " Mewujudkan Kepemimpinan Birokrasi Rakyat"  dimana dalam buku tersebut terkupas sistem pemilihan kepala daerah, memilih pemimpin yang merakyat, implementasi penerapan kepemimpinan birokrasi rakyat.

Dimana dalam isi buku tersebut, menjelaskan, sistem desentralisasi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi seperti halnya indonesi. Ciri pemerintahan demokratid ialah melakukan desentralisasi. Memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya. Maksud dari hal tersebut bukan berarti daerah dapat melepaskan diri dari pusat atau berdiri sendiri, namun dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam membahas model pilkada di indonesia, yang tergolong dalam beberapa model seperti:

Pertama, pemilihan kepala daerah dipilih secara tidak langsung, melainkan ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. 

Kedua, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat. Pada model ini DPRD memilih beberapa calon kepala daerah, selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah diatasnya untuk dipilih salah satunya sebagai kepal daerah. 

Ketiga, kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau melalui perwakilan DPRD.

Keempat, Kepala daerah ditetapkan oleh DPRD.

Kelima, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih melalui pemilu. 

Sedangkan, sistem pilkada langsung oleh rakyat ialah rakyat secara langsung melakukan pemilihan umum kepada daerah. Calon kepala daerah yang di usung oleh partai politik dan telah lulus seleksi KPU maka ia berhak untuk mengikuti pemilihan umum(Pemilu) dan di Lombok Timur dalam masa bhakti 2019-2024 ada sebanyak 50(lima puluh) kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Kelebihan pilkada langsung oleh rakyat yakni, rakyat benar-benar mendapat kekuasaan memilih langsung kepala daerah, dan mengenal kepala daerah dengan dekat dan lebih detail, serta pemerintah memiliki legitimasi yang kuat karna satu suara rakyat sangat berharga sehingga kepala daerah akan fokus pada kepentingan rakyat. Dan dari pilkada langsung bisa menjadi alat partisipasi langsung rakyat, memahami dan mengerti pentingnya politik dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh kepala daerah akan menjadi semakin efektif. Tentunya pemimpin nantinya yang sudah terpilih diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, adil dan amanah dan mempunyai etos Pancasila yang dibuktikan dengan rekam jejak seorang pemimpin yang tidak pernah tersangkut praktik korupsi. 

2024 kian mendekat, pilkada membawa harapan baru bagi daerah di Indonesia dan momentum bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya masing-masing dengan harapan perubahan di daerah tentunya butuh pemimpin yang merakyat.

Disamping itu,  rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan dari birokrasi pemerintah tidak didapatkan sesuai yang diharapkan masyarakat, pejabat birokrasi pemerintah seharusnya, bukannya takut kepada atasannya melainkan harus takut pada rakyat yang mempercayainya. Kontrol masyarakat harus dijadikan perhatian bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah dan rakyat harus dilibatkan dalam setiap regulasi yang dikemukakan oleh pemerintah. 

Sehingga ketika pilkada mendekat dan pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan warga bisa menggunakan hak pilihnya sesuai kriteria aturan yang berlaku seperti, terdaftar sebagai pemilih, sehat jasmani dan rohani dll.