Perencanaan yang baik: Pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan dengan tujuan yang jelas dan terukur, serta menetapkan indikator kinerja yang sesuai. Tanpa perencanaan yang matang, pengukuran kinerja menjadi sulit dilakukan.
Pengukuran kinerja yang objektif: Menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau hasil yang dicapai. Hal ini mencakup pengukuran terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian tujuan.
Pelaporan dan evaluasi: Instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja secara terperinci dan transparan. Laporan ini harus mencakup pencapaian yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu, evaluasi yang terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintah tetap pada jalur yang benar.
Pengawasan internal dan eksternal: Pengawasan yang efektif baik dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) instansi akan memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja (Menurut Studi di Jawa Timur)
Jurnal ini menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur, antara lain:
Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas SDM yang ada di OPD Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor utama. Kinerja yang buruk dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kompetensi, pemahaman, dan keterampilan aparatur dalam menjalankan tugasnya.
Dukungan Manajerial dan Kepemimpinan: Dukungan dari pimpinan OPD yang dapat memberikan arahan yang jelas dan motivasi kepada bawahan sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
-
Sistem Informasi dan Teknologi: Kemampuan instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja akan mempermudah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program.
Keterlibatan Publik dan Pengawasan: Partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga eksternal (misalnya BPK atau lembaga pengawas lain) turut berperan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
Kesimpulan Â
