Mohon tunggu...
Cindy Claudia Oktaviana
Cindy Claudia Oktaviana Mohon Tunggu... Administrasi - UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA

Cindy Claudia Oktaviana Nim 121211005 jurusan akuntansi fakultas ekonomi bisnis dan ilmu sosial mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik nama dosen : Prof. Dr. Apollo Daito, M. Si. Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Riview Jurnal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

23 November 2024   19:25 Diperbarui: 23 November 2024   22:36 90
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
jurnal Jihan Jayanthi Pitaloka

PENDAHULUAN

Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia, dengan fokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi isu yang sangat penting dalam konteks pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika laporan keuangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik merupakan unsur nilai informasi yang penting terkat dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi pengguna informasi laporan keuangan. Setiap komponen instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kuja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Bastian (2001:297) menyatakan, tujuan pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai laporan keuangan suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai. Sehingga untuk memicu keberhasilan penerapan anggaran berbasis kineja diperlukan penghargaan dan sanksi tegas agar dapat memberikan informasi berupa laporan keuangan yang jelas dan juga dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Menurut Suhartono dan Solihin (2006) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Bastian (2001:275) menyatakan bahwa anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kineja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, oleh karena iu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting di lingkup pemerintah karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah.

Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien serta merata dapat dilakukan dengan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (finnncial control) dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut dengan sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau juga sering disebut sebagai sistem pengendalian akuntansi (Kusumaningrum, 2010). Sistem pengendalian akuntansi sendiri adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga pola aktivitas organisasi. Pengendalian akuntansi dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap system perencanaan, sistem pencatatan transaksi dan prosedur monitoring yang didasarkan pada sistem informasi.

Menurut Mardiasmo (2009:45) pengendalian akuntansi adalah suatu sistem formal berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sehingga tercapainya akuntabilitas kineja organisasi. Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan Suhaesti (2016) memperoleh hasil bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabiltas kineja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) dan Wahid (2016) menyatakan tidak adanya pengaruh antara pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kineja. Perbedaan hasil penelitian ini menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Faktor terahkir yang mempengaruhi akuntabilitas kineja instansi pemerintah daam penelitian ini adalah sistem pelaporan. Menurut Mardiasmo (2009:159) agar laporan pertanggungjawaban daam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah lebih  akuntabel, maka sebaiknya diperlakukan keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan tersebut. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan. Pemefintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya.

Apa itu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dinulikinya. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Mardiasmo (2009:20) menyatakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:83) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintnh) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipnl).

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan organisasi sektor publik dalam menyusun rencana kegiatan dengan tujuan tercapainya target-target yang telah di tetapkan sebelumnya. Sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, dengan kata Iain kejelasan sasaran anggaran yang telah ditetapkan akan mempengaruhi akuntabilitas kinelja instansi pemerintah.

Dari pengertian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anjarwati (2012) maupun Hidayattullah dan Herdjiono (2014) dengan hasil menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinelja instansi pemerintah, hal ini menyatakan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran berbasis kinelja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran untuk mengukur kinelja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja (Perfomance bnsed budgeting) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinelja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan anggran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safaruddin dan Basri (2016) serta Wahdatul et al., (2016) menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinelja berpengaruh terhadap. 

Mengapa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penting?

Akuntabilitas kinerja sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada publik. Beberapa alasan mengapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang vital adalah:

  • Transparansi dan kepercayaan publik: Akuntabilitas yang baik dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang dilaksanakan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
  • Pengelolaan sumber daya yang lebih baik: Dengan adanya akuntabilitas yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran dan sumber daya negara dikelola secara efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
  • Peningkatan kualitas pelayanan publik: Akuntabilitas mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dapat Diterapkan?

Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bagaimana penerapan SAKIP dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Penerapan SAKIP memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

  • Perencanaan yang baik: Pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan dengan tujuan yang jelas dan terukur, serta menetapkan indikator kinerja yang sesuai. Tanpa perencanaan yang matang, pengukuran kinerja menjadi sulit dilakukan.

  • Pengukuran kinerja yang objektif: Menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau hasil yang dicapai. Hal ini mencakup pengukuran terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian tujuan.

  • Pelaporan dan evaluasi: Instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja secara terperinci dan transparan. Laporan ini harus mencakup pencapaian yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu, evaluasi yang terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintah tetap pada jalur yang benar.

  • Pengawasan internal dan eksternal: Pengawasan yang efektif baik dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) instansi akan memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja (Menurut Studi di Jawa Timur)

Jurnal ini menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur, antara lain:

  1. Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas SDM yang ada di OPD Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor utama. Kinerja yang buruk dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kompetensi, pemahaman, dan keterampilan aparatur dalam menjalankan tugasnya.

  2. Dukungan Manajerial dan Kepemimpinan: Dukungan dari pimpinan OPD yang dapat memberikan arahan yang jelas dan motivasi kepada bawahan sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

  3. Sistem Informasi dan Teknologi: Kemampuan instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja akan mempermudah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program.

  4. Keterlibatan Publik dan Pengawasan: Partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga eksternal (misalnya BPK atau lembaga pengawas lain) turut berperan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, pengujian pengaruh penerapan anggaran berbasis kinelja terhadap akuntabilitas kinelja instansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua, pengujian pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinelja instansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,025 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketiga, pengujian pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinelja instansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinelja instansi pemerintah. Keempat, pengujian pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinelja instansi pemerintah. dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terutama di OPD Provinsi Jawa Timur, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Implementasi SAKIP yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah perlu memperkuat faktor-faktor yang mendukung kinerja yang akuntabel dan transparan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

jurnal Jihan Jayanthi Pitaloka
jurnal Jihan Jayanthi Pitaloka

jurnal Jihan Jayanthi Pitaloka
jurnal Jihan Jayanthi Pitaloka

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Jalan Braga Bandung, Ketika Bebas Kendaraan!

7 bulan yang lalu
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun