Pembelajaran Pentingnya Budaya Risiko dari Kasus Erupsi Gunung Semeru

Infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah, seperti jalan raya, saluran irigasi, jembatan dan berbagai bangunan lainnya memiliki risiko kerusakan yang tinggi tergantung besar kecilnya bencana yang dihadapi, di mana dalam kasus ini adalah erusi Gunung Semeru. 

Tentunya hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar karena harus melakukan pembangunan ulang terhadap infrastruktur yang rusak. 

Seperti disampaikan oleh media massa bahwa 42 unit sarana pendidikan, 17 sarana ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 jembatan mengalami kerusakan. Maka, masih ada risiko kerusakan infrastruktur yang bisa terjadi, mengingat erusi Gunung Semeru ini bisa terjadi kembali.

Konteks Risiko dan Risk Owner

Konteks risiko dari kasus ini adalah Erupsi Gunung Semeru, dengan pemilik risikonya adalah Pemerintah. Sehingga, peristiwa bencana alam erupsi Gunung Semeru ini akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan sudut pandang pemerintah.

Identifikasi Risiko

Tujuan -- Pemerintah pasti mengharapkan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar dapat digunakan oleh masyarakat dengan jangka waktu lama sehingga dana yang dikeluarkan tidak lebih dari APBN yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Periode Identifikasi Risiko -- 2021/2022

Kejadian Risiko -- Kerusakan infrastruktur.

Akar Penyebab -- Erupsi Gunung Semeru, di mana dengan kemampuan pengelolaan bencana yang rendah, kemungkinan kerusakan infrastruktur akan semakin tinggi terjadi dan semakin besar kerugian yang harus dihadapi. Peran penting mitigasi terletak pada besarnya dampak bencana yang dapat ditekan dan minimnya kerugian finansial akibat bencana. Sayangnya, sistem mitigasi bencana di Indonesia cenderung tidak dilakukan dengan serius.

Indikator Risiko -- Rendahnya budaya risiko masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan risiko bencana alam, karena merasa peristiwa tersebut jarang terjadi. Sehingga, ketika bencana alam tersebut terjadi, masyarakat menjadi gagap dan bingung bagaimana menghadapi kejadian tersebut. Alhasil, tindakan penanganan menjadi lamban dan mengakibatkan semakin parahnya kerusakan infrastruktur dan kerugian yang dialami pun semakin besar.