Mispersepsi Mengenai HAM dan Media Sosial

Tujuan dari UU ini adalah untuk menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI, maka pidana yang diterapkan adalah delik biasa. Aparat negara yang melihat penyalahgunaan simbol-simbol negara tersebut bisa langsung ditindak.

Memang tidak ada disebutkan dalam konstitusi jika presiden atau wakil presiden adalah bagian dari simbol negara, namun di Indonesia Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Karena kita budaya ketimuran yang masih menjunjung tinggi norma dan perilaku maka dari sudut manapun kita harus sopan dan segan terhadap yang lebih tua secara umur, yang dituakan, yang dihormati serta yang lebih tinggi jabatannya. Kita menghormati bukan berarti kita tunduk dan menjadikan raja namun hal tersebut sebagai ungkapan rasa hormat kita terhadap yang kita hormati dan segani.

Setelah jaman orde baru berakhir HAM mulai gentar lagi diperjuangkan di masyarakat kita. Hak-hak asasi manusia lebih dihargai dan dihormati, apapun kedudukan dan pangkat orang tersebut. 

Seiring berkembangnya teknologi yang canggih, media sosial menjadi trending utama di media komunikasi global. Setiap orang memiliki akun sosial di berbagai media sosial tersebut. 

Massivnya pengguna media sosial maka medsos juga digunakan sebagai alat kontrol sosial apabila ada hal yang kurang sesuai dengan etika dan juga kurang pantas di mata masyarakat. 

Berita di berbagai belahan dunia bisa tersebar dengan begitu kilatnya melalui medsos. Pengguna medsos mencakup semua kalangan, tidak mengenal umur dan golongan. Namun yang sangat disayangkan, canggihnya teknologi digital dimanfaatkan salah oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab dengan menyebar berita hoax, mengedit foto kepala negara dengan gambar yang kurang beretika, memutarbalikkan berita disisipi isu sara, dan masih banyak lagi. Dengan kekuatan jempol tangan, begitu mudahnya orang mensharing berita melalui medsos tanpa terlebih dahulu memverifikasi akan asal dan kebenaran berita tersebut.

Negara kita punya UU ITE yang mengharuskan kita untuk tetap bersopan santun dalam dunia media sosial. Tidak sedikit orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut dan sudah mendapatkan ganjarannya sesuai dengan yang telah diperbuat. 

Kebebasan berpendapat di dunia nyata dan media sosial merupakan hak setiap insan namun semua tetap ada norma kesopanan yang harus kita jaga dan dipertahankan, sesuai dengan adat ketimuran yang kita miliki. 

Menjunjung tinggi HAM bukan berarti boleh seenaknya merendahkan individu maupun kelompok lain yang tidak sepaham dengan kita. Hukuman kurungan penjara sudah menanti bagi orang-orang yang tetap bersikeras menyebarkan berita hoax.

SUMBER INFO :

1. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Undang Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945)
3. ciputrauceo.net
4. crcs.ugm.ac.id
5. guruppkn.com