Maraknya Pungutan Liar yang Terjadi di Lingkungan Sekitar

Hai guys, pasti kalian tidak asing dengan pungli bukan... Jadi, pungli itu adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Misalnya itu di area parkir. Pasti banyak dari kita yang sering diminta uang parkir padahal tidak ada peraturannya, dan masih banyak lagi contoh mengenai pungli yang sering terjadi di sekitar kita bahkan di negara kita. Oleh karena itu, disini kita akan membahas sedikit mengenai pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar, mulai dari apa itu pungli, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pungli, apa dampak dari pungli, dan upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas pungli.

Istilah pungli (pungutan liar) cukup populer belakangan ini. Banyak pihak yang sudah mulai menyadari betapa buruk dan merusaknya perilaku pungli. Pungli dalam pelayanan publik sadar atau tidak telah banyak kita saksikan. Namun dalam hal pemberantasan pungli, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pun cukup kewalahan. Bahkan keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pun belum cukup efektif dalam artian masih dirasa kurang memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan pungli.

Pungli dikenal juga dengan istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat yaitu uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar tidak tidak lagi berdampak skala kecil, pungli bila dibiarkan pada akhirnya dapat menjalar pada hal yang lebih luas dan berpotensi melemahkan daya saing nasional. Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pungli Dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar (pungli) yang beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.

Dalam pelayanan publik, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pungli merupakan salah satu bentuk contoh maladminidtrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungli Dalam Pandangan Masyarakat

Seringkali didapati bahwa masyarakat memaklumi pungli dengan alasan "kasihan" dan "tidak mau ribet". Bahkan yang lebih parah masyarakat (pengguna layanan) malah dengan sadar dan sengaja memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada pelaksana layanan agar pelayanannya dapat dipercepat dan dipermudah. Tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kebiasaan masyarakat yang "baik" dan "pemaaf" inilah yang menjadikan pungli tumbuh subur dalam pelayanan publik. Kebiasaan masyarakat tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh oknum nakal sehingga praktik pungli dianggap wajar oleh masyarakat dalam pelayanan publik.

Pungutan tidak sah mencakup pelaku dan adanya perbuatan, pelaku tergolong anasir subyektif dan perbuatan termasuk ke dalam unsur obyektif. Unsur obyektif dan subyektif dalam pungutan tak resmi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan pasal pengaturan awalnya dari hukum pidana materiil, meliputi tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif, dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif.

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pungli

1. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat negara

2. Moral, etika buruk

3. Kekurangan penghasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas

4. Budaya yang terbentuk berjalan terus-menerus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa.

5. Kesadaran hukum rendah.

6. Kurang memahami ajaran agama

Dalam kasus terindikasi masuk pemungutan secara tidak sah yang dilakukan dalam operasi sapu bersih, tidak formal tercantum dalam ketentuan hukum pidana materiil sebagai kejahatan atau pelanggaran hanya ditafsirkan kedalam pasal-pasal yang dilanggar oleh oknum seperti Pasal 368, 421, dan 378 KUHP.

Upaya untuk Memberantas Pungli

1)Tingkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pemerasan terhadap diri sendiri dan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan moral dan agama.

2)Instansi Pemerintah perlu memperluas Zona Integritas (IZs), Zona Bebas Korupsi (WBKs) dan Zona Birokrasi Pelayanan Bersih (WBBMs).

3)Pemimpin harus memberi contoh dengan tidak melakukan pemerasan dan meminimalkan kemungkinan pemerasan.

4)Melakukan tindakan dan upaya preventif dengan membentuk satuan tugas pembersihan penyelewengan liar (Saber Pungli) sesuai Perpres 87 Tahun 2016. Hal ini akan memberikan efek jera dan menghentikan aksi pungli.

5)Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan publik sehingga meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan masyarakat. Pelayanan berbasis teknologi lebih transparan, akuntabel, cepat dan sederhana.

6)Mencapai kesadaran luas, baik melalui media maupun di lembaga pendidikan.

Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pungli. Intinya Pungli juga dapat terjadi di mana saja, baik itu di jalanan, hingga di dalam perusahaan atau di sebuah instansi dan birokrat pemerintah. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang tercela,  dan juga Pungli sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang, seperti diantaranya pegawai negeri ataupun pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut.

Artikel ini merupakan Tugas Mini Riset Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Tim Penulis: KELOMPOK 4 PSPF A 2022 

Anggota Kelompok: Anike Renti Anita Sinaga, Apri Ananta Sitio, Chyntia Munthe

Dosen Pengampu: Ibu Dra. Junita Friska, S.Pd., M.Pd

Program Studi Pendidikan Fisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Medan