Menanti Komitmen Pengelolaan Industri Pertambangan Secara Komprehensif dari Cawapres

Saat ini bahkan sedang bergulir judicial riview di MK terhadap UU PWP3K yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Wawonii, salah satu pulau yang juga merupakan kabupaten yang bernama Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara. Dan perkembangan judicial riview di MK sepertinya keberpihakan pemerintah dan DPR ada pada pemohon.

Ekspose tambang lebih banyak pada investasinya, industrinya dan nilai ekonominya. Namun, dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh dari pengetahuan banyak orang yang berada di luar sana, wilayah tangkap nelayan yang semakin jauh karena pencemaran laut, banjir, dan pertanian yang gagal. 

Bahkan kekayaan hayati menjadi terancam, salah satu contohnya adalah keberadaan Anoa, hewan endemik Sulawesi Tenggara yang sudah sangat terancam kepunahan, sebagai hewan soliter yang senang menyendiri, Anoa kini sudah sering ditemukan di dekat pemukiman penambang, ini berarti habitat mereka telah menyempit.

Ini yang harus menjadi perhatian dalam hilirisasi pertambangan, bahwa industri pertambangan harus dari hulu. Tetapi sebagaimana yang terjadi sebagian besar penambangan itu dilakukan oleh kontraktor pertambangan yang miliki IUP dan bahkan tanpa IUP. Apa yang terjadi dengan kondisi ini? Bahwa rehabilitasi lahan pasca penambangan minim bahkan tidak ada sama sekali, dimana yang seharusnya ditambang adalah lapisan tanah bawah yang mengandung material mineral, sementara top soil yang merupakan tanah subur yang produktif harusnya dikembalikan setidaknya seperti semula, tetapi yang terjadi tidak seperti itu.

Konflik lahan (agraria) menjadi sangat krusial di daerah,  bisa dibayangkan menurut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 La Ode Muhammad Syarif menyebutkan bahwa luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara melebihi jumlah luas daratan provinsi, ini bukan saja sebagai indikasi dugaan korupsi tetapi juga terjadinta konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan.

Para pengusaha di sektor pertambangan ini begitu kuat dan amat sulit tersentuh, entah dengan kekuatan apa mereka bisa eksis, apakah karena kekuatan uang, kekuatan bekingan atau apalagi yang lainnya.

Pembangunan berkelanjutan bukan hanya di sektor tambang tentunya, tetapi kehadiran industri pertambangan di daerah telah mengalihkan orientasi masyarakat terhadap penghidupannya, pemuda-pemuda daerah lebih tergiur menjadi pekerja di pertambangan yang mereka pandang "elit" dibanding dengan menjadi petani, pekebun atau nelayan melanjutkan pekerjaan orangtua yang sebagian besar bertani, berkebun dan melaut sebagai nelayan.

Kita tentu ingin melihat pemimpin yang mampu memberi pencerahan dan solusi untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran serta persoalan-persoalan yang melingkupi industri pertambangan yang masih pada tahap mengutamakan investasi.

Bagaimana industri pertambangan bisa berjalan seiring dengan potensi "emas hijau" (sektor pertanian), petani berdaya, nelayan berdaya, masyarakat adat tetap mendapat tempat untuk terus melaksanakan kearifan lokal mereka.

Semoga semua kandidat mempunyai pandangan dan gagasan yang dapat mengakomodir keresahan-keresahan terkait pengelolaan izin pertambangan yang harus jujur kita akui masih dipandang belum merangkul semua kepentingan secara komprehensif.