Konflik LCS dapat dikategorikan konflik jangka panjang, karena setiap langkah resolusi dengan militer dapat mempercepat eskalasi konflik sehingga kondisi keamanan LCS dan wilayah negara sekitarnya tidak kondusif, sehingga perlu diselesaikan dengan melakukan soft approach berlandaskan pendekatan multidisipliner.
Kawan Indonesia dalam Konflik LCS
Dilansir dari Survei ISDS bersama Litbang Kompas terkait Konflik LCS, terdapat partisipan survei yang menginginkan keterlibatan negara-negara poros dunia. Terlihat dalam survei sebanyak 16.7% responden memilih Amerika Serikat sebagai mitra, 14.3% memilih RRT, dan 8.4% memilih Rusia. Namun mayoritas responden memilih ASEAN sebagai rekan Indonesia dalam penuntasan konflik LCS dengan persentase sebanyak 39.1% pemilih.
Indonesia adalah negara Gerakan Non Blok (GNB) berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak terikat dengan kekuatan dunia manapun. Hal ini menjadikan ASEAN pintu dan kunci Indonesia untuk berperan aktif dalam resolusi LCS. Forum ini dapat menjadi jembatan antar negara anggota ASEAN untuk berdialog dengan RRT.Â
Memperkuat soliditas dan sentralitas di internal ASEAN menjadi salah satu strategi awal, dengan menyatukan persepsi dan kebutuhan setiap negara anggota ASEAN yang wilayah teritorialnya mencakup hingga LCS.
Soft Approach Berlandaskan Pendekatan Multidisipliner
Meski dalam survei mayoritas responden memahami konflik LCS berkaitan dengan kedaulatan wilayah, ditemukan sebanyak 22% responden menganggap tidak terdapat ancaman dari luar. Hal ini menarik karena angka tersebut menjadi persentase terbesar kedua, yang dapat merefleksikan pemahaman responden terhadap konflik LCS.
Tentu pemahaman mendasar masyarakat Indonesia terhadap konflik ini menjadi modal awal untuk melakukan soft approach. Sinergi antara masyarakat dan aparat negara menjadi episentrum kekuatan sipil dan membentuk pertahanan semesta. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) dapat menjadi corong informasi dan inisator dalam forum resolusi LCS, baik di lingkup Indonesia maupun ASEAN.
Upaya BAKAMLA dapat menjadi lebih masif jika berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Lembaga yang dapat menjadi target kolaborasi dari pemerintah adalah Kemenlu, Kemenhan, dan Kemenkopolhukam dan instansi pemerintah terkait, dengan didukung TNI Angkatan Laut, serta praktisi dan akademisi bidang pertahanan dan kelautan.
