Layanan Terpadu Kelurahan Tanjung Barat Keren!

[caption caption="Suasana pelayanan terpadu Kelurahan Tanjung Barat"][/caption]Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan kini mengalami banyak perubahan. Sudah tersedia counter Pelayanan Terpadu yang dilayani oleh tenaga-tenaga muda yang wajahnya cerah dan penuh senyuman. Setiap yang datang untuk mengurus segala hal terkait administrasi kependudukan musti pertama mengambil kartu antrian dulu, lalu duduk di kursi yang disediakan, menunggu panggilan untuk dilayani. 

Termasuk diriku. Pagi itu, aku minta izin kantor masuk siang, demi mengurus surat kelakuan baik (SKCK) dan e-KTP. Pagi sebelum jam 7 saya sudah cabut dari rumah mengurus surat pengantar mulai dari RT dan RW. Aku sekarang memang sudah pindah ke kelurahan lain yang jaraknya lumayan jauh. Makanya harus pagi-pagi, demi menghindari macet. Lebih pagi lebih bagus, karena Pak RT/RW-nya pasti belum pergi ke kantor.

Jam 8 teng, aku selesai mengurus surat pengantar dari RT dan RW. Langsung meluncur ke kantor kelurahan Tanjung Barat. Surprised juga, sudah banyak perubahan layanan dibanding saat saya dulu pernah tinggal di sini. Semua keperluan masyarakat dilayani dengan unit khusus, namanya 'Unit Layanan Masyarakat'. Staf yang melayani di unit tersebut juga terlihat masih muda-muda dan seger-seger. O ya, satu lagi, juga berpenampilan menari...k! Mirip kalau kita ke bank, mulai dari pertama masuk ketemu satpam kita sudah menemukan suasana penyambutan yang ramah dan bersahabat.

Kerana pernah mendapat pengalaman kurang enak di kantor ini, aku tidak langsung percaya begitu aku dengan suasana perubahan itu. Naluri untuk nge-test muncul. Bagitu masuk, sebetulnya melihat ada tombol mesin untuk mengambil kartu antrian, tetapi sengaja aku langsung datang ke counter petugas. Kebetulan embak yang bertugas koq ya lumayan ehm-ehm juga sich, jadi memang lebih memiliki daya tarik dibanding mesin antrian itu. Heee.... 

Begitu di counter, langsung disambut dengan senyuman... Bukan muka masam. Dengan sopan si embak mengatakan, "Bapak sudah ambil kartu antrian? Silahkan pencet tombol antrian dulu, ya Pak" Wah...wah... Test aku terbukti. Ini baru namanya kantor kelurahan yang keren!

[Video Layanan Terpadu: http://youtu.be/QBmoYvRpGek ]

Dulunya....?

Ini cerita sekitar lima tahunan lalu. Dulu di kantor inilah aku sempat bikin 'huru-hara'. Pasalnya, waktu itu aku mengurus pindahan KTP. Aku sudah serius sudah mengurus surat-surat pengantar pindah secara lengkap tempat tinggal asal. Pikirku, dengan surat-surat pengantar yang lengkap, mustinya tak perlu ada pungutan lagi. Tapi yang terjadi, tidak. Masih kena tarif juga, ratusan ribu harganya. 

Awalnya sich... demi turut menjaga 'perdamaian dunia' berusaha kooperatif, memberikan 'uang jalan' itu. Masalah terjadi ketika aku datang ke kantor ini untuk pengambilan foto KTP (khan yang ini tidak mungkin diwakilkan). Mungkin, karena dianggap sudah 'invest' di awal, tentu aku diproses lebih cepat. Sampai di sini aku masih 'berdamai'. 

Namun, batas perdamaian jebol saat aku melihat ada ibu-ibu tua yang tak dilayani dan akhirnya harus pulang. Waktu itu petugas beralasan internet lagi down. Tak masuk akal bagiku, bukankah baru benerapa menit sebelumnya saya difoto dengan sistem itu? Bersamaan dengan itu aku melihat berkas-berkas pengajuan, di bawahnya terselip lembaran uang, diklip jadi satu. Kebanyakan warna biru - seperti lima puluhan ribu rupiah. Dugaanku, ibu itu tidak menyelipkan lembaran uang, jadi tidak dilayani.

Solidaritas aku muncul, emosi meletup. Statusku sebagai 'mantan demonstran', masak tak berani protes? Tak kuat nahan emosi, aku langsung orasi di kantor kelurahan. Iya, orasi tunggal, dengan istriku sebagai satu-satunya massa solidnya. Yang lainnya, penonton. Mungkin baru kali itu ada orang demo sendirian di kelurahan. Selesai orasi, langsung membuat laporan ke lembaga Ombudsman by online.

Tak disangka, ternyata laporan itu di follow-up. Ombudsman mengirimkan tim investigasi tersembunyi hari-hari berikutnya. Tanpa sepengetahuanku, tanpa sepengetahuan para petugas di kelurahan. Baru tahu belakangan setelah aku ditelepon oleh Pak Lurah, bahwa dirinya dimintai keterangan. Pak Lurah 'mengingatkan'kan saya, koq bikin masalah. Belakangan juga dapat tembusan surat juga dari Ombudsman, bahwa hasil investigasinya sudah dilaporkan kepada gubernur DKI Jakarta, waktu itu Joko Widodo.

Heboh terjadi di lingkungan RT tempat aku tinggal. Beredar isu, Pak RT dan Pak Lurah dipanggil KPK, katanya. Haaa... masak KPK? Padahal hanya Ombudsman. Tapi memang yang lagi terkenal KPK, jadi ya... masyarakat tahunya dipanggil KPK. Aku dianggap pembawa 'masalah' di lingkungan RT itu. Hanya karena uang beberapa ratus ribu, bikin orang susah haaa. Gara-gara itu, aku sempat diusir secara halus dari kontrakan. Pemilik kontrakan jauh-jauh hari pesan agar tidak memperpanjang kontrakan dengan alasan akan dipakai saudaranya. Ini memang alasan paling halus untuk agar kita pindah.

Namun situasi itu tidak berlangsung lama, tak sampai dua bulan. Kami mendapatkan kabar bahwa lurahnya akhirnya diganti. Memang sich, kebetulan waktu itu Gubernur Jokowi sedang melakukan lelang jabatan lurah. Entah karena sebab oleh laporan itu atau yang lainnya, yang jelas akhirnya Pak Lurah dipindahtugaskan ke tempat lain.

Situasi langsung mereda, saya sudah tidak diminta pindah lagi. Pemilik kontrakan sudah ramah kembali. Masyarakat juga sudah oke menerima kami. Pak RT juga sudah baikan dengan saya, sampai sekarang.

Sekarang...?

Kembali ke unit Layanan Terpadu kelurahan Tanjung Barat. Saya menyampaikan salut yang sebesar-besarnya. Sekarang sangat jauh lebih baik. Masyarakat yang datang mengurus pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kelakuan baik (SKCK), dan sebagainya diperlakukan dengan penuh keramahan dan setara, tanpa pandang bulu. 

Hari ini adalah pengalaman baik. Mengurus SKCK untuk saya dan istri, bersamaan dengan itu KTP saya masih belum e-KTP. Mereka langsung sarankan ke saya agar langsung sekalian mengurus perubahan KTP ke e-KTP. Setelah saya iyakan, saat itu juga saya diminta isi form dan langsung foto. Tanpa bayaran sedikitpun!

Semoga contoh praktik baik ini juga menjalar di tempat-tempat layanan publik lainnya!