Tak disangka, ternyata laporan itu di follow-up. Ombudsman mengirimkan tim investigasi tersembunyi hari-hari berikutnya. Tanpa sepengetahuanku, tanpa sepengetahuan para petugas di kelurahan. Baru tahu belakangan setelah aku ditelepon oleh Pak Lurah, bahwa dirinya dimintai keterangan. Pak Lurah 'mengingatkan'kan saya, koq bikin masalah. Belakangan juga dapat tembusan surat juga dari Ombudsman, bahwa hasil investigasinya sudah dilaporkan kepada gubernur DKI Jakarta, waktu itu Joko Widodo.
Heboh terjadi di lingkungan RT tempat aku tinggal. Beredar isu, Pak RT dan Pak Lurah dipanggil KPK, katanya. Haaa... masak KPK? Padahal hanya Ombudsman. Tapi memang yang lagi terkenal KPK, jadi ya... masyarakat tahunya dipanggil KPK. Aku dianggap pembawa 'masalah' di lingkungan RT itu. Hanya karena uang beberapa ratus ribu, bikin orang susah haaa. Gara-gara itu, aku sempat diusir secara halus dari kontrakan. Pemilik kontrakan jauh-jauh hari pesan agar tidak memperpanjang kontrakan dengan alasan akan dipakai saudaranya. Ini memang alasan paling halus untuk agar kita pindah.
Namun situasi itu tidak berlangsung lama, tak sampai dua bulan. Kami mendapatkan kabar bahwa lurahnya akhirnya diganti. Memang sich, kebetulan waktu itu Gubernur Jokowi sedang melakukan lelang jabatan lurah. Entah karena sebab oleh laporan itu atau yang lainnya, yang jelas akhirnya Pak Lurah dipindahtugaskan ke tempat lain.
Situasi langsung mereda, saya sudah tidak diminta pindah lagi. Pemilik kontrakan sudah ramah kembali. Masyarakat juga sudah oke menerima kami. Pak RT juga sudah baikan dengan saya, sampai sekarang.
Sekarang...?
Kembali ke unit Layanan Terpadu kelurahan Tanjung Barat. Saya menyampaikan salut yang sebesar-besarnya. Sekarang sangat jauh lebih baik. Masyarakat yang datang mengurus pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kelakuan baik (SKCK), dan sebagainya diperlakukan dengan penuh keramahan dan setara, tanpa pandang bulu.Â
Hari ini adalah pengalaman baik. Mengurus SKCK untuk saya dan istri, bersamaan dengan itu KTP saya masih belum e-KTP. Mereka langsung sarankan ke saya agar langsung sekalian mengurus perubahan KTP ke e-KTP. Setelah saya iyakan, saat itu juga saya diminta isi form dan langsung foto. Tanpa bayaran sedikitpun!
Semoga contoh praktik baik ini juga menjalar di tempat-tempat layanan publik lainnya!